27.1 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

Mendes PDTT: Kades Harus On The Track, Jangan Terjebak Dinamika Politi

PROKALTENG.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa agar tetap
fokus membangunan desa, tidak terjebak pada dinamika politik menjelang Pilkada
serentak 2020.

Abdul Halim atau akrab disapa Gus
Menteri menegaskan, Kepala Desa harus mandiri alias tidak perlu takut dengan
ancaman salah satu kandidat maupun tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati
setempat.

“Kepala Desa berjalanlah pada
track-nya, enggak usah takut ancaman, hadapi dengan tenang, yang penting on the
track sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gus Menteri
saat acara Konsultasi Publik Rancangan PP tentang Bumdes dan Sosialisasi
Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan DD Tahun 2021 di
Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga :  Membangun Hubungan dan Komunikasi Bersama

Gus Menteri tidak menafikan, ada
oknum pasangan calon yang memanfaatkan kekuasaannya dengan cara mengancam akan
mempersulit proses administrasi Kepala Desa demi meraup suara di desa tersebut.

Menurut Gus Menteri, ancaman yang
demikian sebaiknya tidak perlu dikhawatirkan, karena selama Kepala Desa masih
dalam koridor yang benar dan mengacu pada SDGs Desa, pemerintah daerah tidak
punya alasan untuk mempersulit Kepala Desa.

Sebaliknya, calon kepala desa justeru
sangat dianjurkan menggunakan SDGs Desa sebagai bahan kampanyenya. Harapannya,
calon Kades memahami SDGs Desa sebagai konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Gus Menteri, SDGs Desa
juga sangat strategis dibuat bahan jualan calon Kades kepada Bupati maupun
Gubernur, dimana dengan SDGs Desa itu pembangunan desa akan terukur dan
terarah.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Penyebar Surat Kaleng

“SDGs Desa boleh dijadikan bahan
kampanye Kepala Desa, misalnya saya akan bawa desa saya yang layak air bersih
dan sanitasi. Dengan begitu setiap warga desa bisa mengetahui mau dibawa kemana
arah pembangunannya,” katanya.

“Bupati dapat mendukung dengan
programnya, Gubernur bisa melihat, PUPR yang punya proyek bisa disesuaikan
dengan kondisi desa berdasarkan SDGs Desa,” pungkasnya.

PROKALTENG.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa agar tetap
fokus membangunan desa, tidak terjebak pada dinamika politik menjelang Pilkada
serentak 2020.

Abdul Halim atau akrab disapa Gus
Menteri menegaskan, Kepala Desa harus mandiri alias tidak perlu takut dengan
ancaman salah satu kandidat maupun tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati
setempat.

“Kepala Desa berjalanlah pada
track-nya, enggak usah takut ancaman, hadapi dengan tenang, yang penting on the
track sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gus Menteri
saat acara Konsultasi Publik Rancangan PP tentang Bumdes dan Sosialisasi
Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan DD Tahun 2021 di
Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga :  Membangun Hubungan dan Komunikasi Bersama

Gus Menteri tidak menafikan, ada
oknum pasangan calon yang memanfaatkan kekuasaannya dengan cara mengancam akan
mempersulit proses administrasi Kepala Desa demi meraup suara di desa tersebut.

Menurut Gus Menteri, ancaman yang
demikian sebaiknya tidak perlu dikhawatirkan, karena selama Kepala Desa masih
dalam koridor yang benar dan mengacu pada SDGs Desa, pemerintah daerah tidak
punya alasan untuk mempersulit Kepala Desa.

Sebaliknya, calon kepala desa justeru
sangat dianjurkan menggunakan SDGs Desa sebagai bahan kampanyenya. Harapannya,
calon Kades memahami SDGs Desa sebagai konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Gus Menteri, SDGs Desa
juga sangat strategis dibuat bahan jualan calon Kades kepada Bupati maupun
Gubernur, dimana dengan SDGs Desa itu pembangunan desa akan terukur dan
terarah.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Penyebar Surat Kaleng

“SDGs Desa boleh dijadikan bahan
kampanye Kepala Desa, misalnya saya akan bawa desa saya yang layak air bersih
dan sanitasi. Dengan begitu setiap warga desa bisa mengetahui mau dibawa kemana
arah pembangunannya,” katanya.

“Bupati dapat mendukung dengan
programnya, Gubernur bisa melihat, PUPR yang punya proyek bisa disesuaikan
dengan kondisi desa berdasarkan SDGs Desa,” pungkasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru