25.9 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Demokrat Sebut Presiden Jokowi Tutup Mata di Banjir Kalsel

PROKALTENG.CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir besar yang
terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan akibat curah hujan yang saat
tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR Fraksi
Demokrat, Irwan mengatakan Presiden Jokowi seakan lepas tangan terhadap banjir
di Kalimantan Selatan. Itu karena menyalahkan hujan sebagai faktor utama.

“Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab
banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup
mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua
kabupaten di Kalsel ini,” ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/1)
kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan,
faktanya banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan karena rusaknya ekologi.
Hutan-hutan sudah beralih fungsi menjadi tambah dan perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan
kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya
bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff)
bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk
juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang
tidak pernah ada datanya,” katanya.

Baca Juga :  KPU Sebut PDIP Lakukan Dua Kesalahan Terkait PAW

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke wajib
mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi
anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini apakah
sudah ramah terhadap alam dan lingkungan.

“Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin
pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan
reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat
lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan,”
ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan
banjir yang menerjang Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya curah hujan
yang tinggi.

Jokowi mengaku, selama 10 hari tersebut tanah Borneo itu
diterjang hujan. Sehingga mangakibatkan daya tampung sungai Barito tidak
mencukupi.

Baca Juga :  Bikin Keterangan Sehat, Anies Gowes Sepeda ke RS Fatmawati

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari
berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230
juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga
memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke
Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah lebih dari 50 tahun
tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Kini air sungai meluap sehingga
banjir melanda 10 kabupaten dan kota.

“Banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di
hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah
lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

PROKALTENG.CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir besar yang
terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan akibat curah hujan yang saat
tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR Fraksi
Demokrat, Irwan mengatakan Presiden Jokowi seakan lepas tangan terhadap banjir
di Kalimantan Selatan. Itu karena menyalahkan hujan sebagai faktor utama.

“Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab
banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup
mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua
kabupaten di Kalsel ini,” ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/1)
kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan,
faktanya banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan karena rusaknya ekologi.
Hutan-hutan sudah beralih fungsi menjadi tambah dan perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan
kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya
bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff)
bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk
juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang
tidak pernah ada datanya,” katanya.

Baca Juga :  KPU Sebut PDIP Lakukan Dua Kesalahan Terkait PAW

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke wajib
mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi
anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini apakah
sudah ramah terhadap alam dan lingkungan.

“Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin
pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan
reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat
lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan,”
ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan
banjir yang menerjang Provinsi Kalimantan Selatan karena adanya curah hujan
yang tinggi.

Jokowi mengaku, selama 10 hari tersebut tanah Borneo itu
diterjang hujan. Sehingga mangakibatkan daya tampung sungai Barito tidak
mencukupi.

Baca Juga :  Bikin Keterangan Sehat, Anies Gowes Sepeda ke RS Fatmawati

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari
berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230
juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga
memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke
Kalimantan Selatan, Senin (18/1).

Presiden Jokowi juga mengatakan sudah lebih dari 50 tahun
tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan. Kini air sungai meluap sehingga
banjir melanda 10 kabupaten dan kota.

“Banjir di provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di
hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah
lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Terpopuler

Artikel Terbaru