PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mantan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SHD) menegaskan, dirinya siap menjadi peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalteng tahun 2024. Hal ini diungkapkan SHD di sela-sela peringatan hari ulang tahun ke-78 Palang Merah Indonesia (PMI) dan ia hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PMI Kotim.
“Saya siap menjadi calon gubernur, bukan calon wakil gubernur (calwagub). Untuk posisi calon wakil gubernur itu kan nanti dibicarakan kalau sudah ada partai atau koalisi partai pengusung,” kata Supian Hadi di Sampit, Minggu (17/9).
Walaupun demikian, dia mengaku belum ada membentuk tim. Tidak ada memerintahkan dan tidak ada membiayai kemunculan baliho maupun promosi politik lainnya tentang dirinya tersebut.
Awalnya SHD mengaku mendapat kiriman foto promosi politik itu dari seorang warga Kabupaten Seruyan. Dalam beberapa hari kemudian, dia mendapatkan kiriman foto-foto dan titik koordinat baliho dirinya terpasang di sejumlah daerah di Kalteng. SHD hanya menduga, ada beberapa relawan yang menghendaki dirinya maju dipilgub nanti.
Karena hal itulah, Supian Hadi mengaku ada dihubungi pimpinan partai politik. Dia menyebut, sudah lebih dari tiga petinggi partai politik yang menghubunginya terkait rencana pencalonannya di pemilihan gubernur nanti.
“Saat ini saya nyatakan, saya siap untuk menjadi kandidat calon gubernur Kalimantan Tengah. Secara mental, semuanya saya siap untuk maju jadi calon gubernur Kalimantan Tengah. Doakan dan mohon doa restu juga dari masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas pria yang suka musik itu.
Supian Hadi menambahkan, dia membuka diri dan komunikasi dengan partai politik terkait rencana pencalonannya. Dia merasa terpanggil untuk bertarung di pilgub agar bisa membawa Kalteng lebih maju lagi. SHD menegaskan, dirinya adalah kader PDIP dan siap mengikuti prosedur dalam pencalonan nanti. Dia juga menyerahkan kepada pimpinan partai dalam mengambil keputusan siapa yang akan dipercaya PDIP pada pilgub nanti.
“Nanti mungkin ada beberapa kandidat di PDIP sendiri dan saya yakin semua pasti baik. Biarkan nanti partai yang menilai dan memilih mana yang terbaik untuk diusung pada pemilu di Kalimantan Tengah,” ungkapnya. Atas pernyataan itu, Pengamat Politik dari Universitas Palangka Raya Jhon Retei menilai, apa yang diungkapkan SHD itu merupakan bagian dari hak politiknya.
“Secara legal formal, sepanjang apapun sebagai WNI tidak dicakup keputusan pengadilan, maka ia boleh mencalonkan diri maupun dicalonkan, sepanjang keputusan haknya tidak dicabut pengadilan,” tegasnya.
Jhon Rete menilai, masyarakat saat ini sudah mampu menilai fi gur yang pantas untuk menjadi kepala daerah. Namun sekadar diketahu, KPK telah menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka dugaan kasus suap perizinan tiga perusahaan tambang. Potensi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun. Hingga saat ini, belum ada kepastian lanjutan kasusnya.
“Sebenarnya dilema, namun bukan hanya satu kasus. Di Indonesia sendiri ada banyak mantan terpidana kasus korupsi yang masih berkecimpung di perpolitikan bahkan juga mencalonkan diri di pemilihan dan terpilih dan itu fakta,” kata Jhon Retei. (irj/ens/kpg/ind)