PALANGKA RAYA – Mengejutkan! Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), menugaskan Rinie
sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Nama Rinie merupakan
nama baru di luar tiga nama yang diusulkan oleh DPC dan DPD PDIP Kalteng ke
DPP.
Surat tugas Rinie sebagai Ketua DPRD
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2019-2024, diserahkan langsung
oleh Ketua DPD PDIP Kalteng Arton S Dohong didampingi Sekretaris DPD Sigit K
Yunianto, Bendahara Wiyatno, Ketua DPC Kotim Ahmad Yani beserta jajaran, Senin
(16/9) di kantor DPC PDIP Kotim.
Rinie menyingkirkan tiga nama yang diusulkan,
yakni Rimbun, Cici Deselia, dan Modika Latifah Munawarah dari perebutan Ketua
DPRD Kotim. Sementara Modika yang merupakan anak kandung Bupati Kotim Supian
Hadi, dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Kotim.
“Keputusan DPP telah menugaskan saudari
Rinie sebagai Ketua DPRD Kotim. Ini merupakan keputusan partai yang harus
dipatuhi oleh semua pihak, khususnya pengurus dan kader PDIP Kotim,” kata
Ketua DPD PDIP Kalteng Arton S Dohong,
Senin (16/9).
Dengan telah keluarnya surat penugasan
tersebut, Arton meminta agar DPC Kotim segera menyerahkan surat tersebut kepada
Sekretaris Dewan Kabuapten Kotim. Itu untuk proses pelantikan Ketua DPRD Kotim
nantinya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kotim Ahmad
Yani menegaskan, pihaknya tunduk dan patuh dengan putusan DPP, khususnya Ketua
Umum Megawati Soekarno Putri yang telah menugaskan Rinie sebagai Ketua DPRD
Kotim. “Wajib Hukumnya taat dan tunduk terhadap apapun yang diputuskan
Partai. Keputusan DPP harus dihormati oleh seluruh kader partai,”
tegasnya.
Dia mengatakan, putusan DPP terkait penugasan
sebagai Ketua DPRD Kotim dan Ketua Fraksi telah disampaikan oleh Ketua DPD PDIP
Kalteng. “Ketua DPRD yang ditugaskan Dra Rinie dan Ketua Fraksi Ibu Modika
Latifah Munawarah. Surat sudah kami terima dan diserahkan kepada masing-masing
yang ditugaskan partai,” pungkasnya.
Namun, belum dijelaskan secara detil alasan
penunjukan Rinie sebagai Ketua DPRD Kotim. Padahal namanya tidak diusulkan oleh
DPC maupun DPD PDIP ke DPP. (arj/OL)