27.5 C
Jakarta
Tuesday, December 10, 2024

Dukung Jokowi, Nasdem Duga Demokrat Incar Kursi Kabinet

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago
mencurigai ada motif dibelakang dari keinginan Partai Demokrat bergabung ke
koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini dikatakan Irma, setelah Demokrat memutuskan
mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin‎. Sehingga bisa ikut berkontribusi membantu
pemerintahan lima tahun ke depan.

“Sepertinya semua partai politik yang mau
gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet,” ujar Irma
kepada wartawan, Selasa (13/7).

Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR ini
menilai tidak mengapa jika Demokrat bergabung ke pemerintahan. Sebab selama ini
partai yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpolitik secara
santun.

Menurut Irma, Demokrat tidak pernah menjelekan
Presiden Jokowi, kemudian memainkan isu politik identitas atau yang berkaitan
dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Makanya partai yang kemarin membumi hanguskan
presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu,
agar tetapi memiliki kehormatan di hadapan publik,” ungkapnya.

Sementara mengenai koalisi akan bertambah atau
tidak. Hal itu ada di tangan Preisden Jokowi dan juga para ketua umum partai
koalisi pendukung. Semuanya diputuskan lewat jalur komunikasi.

Baca Juga :  Keluarga Jokowi Politik Dinasti, PPP: Tak Ada Larangan di UU

“Namun keputusan menerima dalam KIK atau tidak
akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu,”
tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat,
Syarief Hasan menegaskan partainya tidak meminta jatah kursi ke Presiden
Jokowi. Memberikan dukungan ke pemerintah hanya semata-mata untuk memberikan
bantuan.

“Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami
tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif
presiden,” ujar Syarief.

Menurut Syarief, Demokrat berbeda dengan
partai lainnya. Misalnya memberikan dukungan salah satu tujuannya untuk
mengincar jatah kursi di dalam kabinet. Sehingga partai bernuansa biru ini
enggan disamakan dengan partai lain.

“Jadi kami jangan disamakan dengan partai
lain‎,” katanya.

Syarief berujar, ada syarat yang diajukan oleh
Partai Demokrat dengan dukungan ke Presiden Jokowi ini. Itu ada tiga. Pertama
‎chemistry perlu ada kecocokan. Kedua perlu ada kebersamaan dalam koalisi.
Kemudian ketiga adalah Demokrat perlu nyaman di dalam koalisi.

“Jadi kita tiga itu saja yang menjadi persoalan,”
pungkasnya.

Baca Juga :  Konsolidasi DPP Partai Golkar, Airlangga: Semua Kader Harus Kerja

Sebelumnya, Sikap politik Partai Demokrat
akhirnya terjawab sudah. Kepala Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai
Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partai yang diketuai SBY sudah
menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Menurut Ferdinand, saat ini hanya cuma ada
satu opsi, yakni bisa memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke
depan menghadapi tantangan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan
masalah-masalah yang ada.

“Kalau ditanya kemana arah politik Partai
Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,”
ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (12/8).

Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai
Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa
memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan.

“Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai
Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,” ungkapnya.

Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai
Demokrat ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris
Jenderal Hinca Pandjaitan. ‎Namun sikap Demokrat adalah ingin berkontribusi
membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.(jpg)

 

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago
mencurigai ada motif dibelakang dari keinginan Partai Demokrat bergabung ke
koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini dikatakan Irma, setelah Demokrat memutuskan
mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin‎. Sehingga bisa ikut berkontribusi membantu
pemerintahan lima tahun ke depan.

“Sepertinya semua partai politik yang mau
gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet,” ujar Irma
kepada wartawan, Selasa (13/7).

Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR ini
menilai tidak mengapa jika Demokrat bergabung ke pemerintahan. Sebab selama ini
partai yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpolitik secara
santun.

Menurut Irma, Demokrat tidak pernah menjelekan
Presiden Jokowi, kemudian memainkan isu politik identitas atau yang berkaitan
dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Makanya partai yang kemarin membumi hanguskan
presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu,
agar tetapi memiliki kehormatan di hadapan publik,” ungkapnya.

Sementara mengenai koalisi akan bertambah atau
tidak. Hal itu ada di tangan Preisden Jokowi dan juga para ketua umum partai
koalisi pendukung. Semuanya diputuskan lewat jalur komunikasi.

Baca Juga :  Keluarga Jokowi Politik Dinasti, PPP: Tak Ada Larangan di UU

“Namun keputusan menerima dalam KIK atau tidak
akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu,”
tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat,
Syarief Hasan menegaskan partainya tidak meminta jatah kursi ke Presiden
Jokowi. Memberikan dukungan ke pemerintah hanya semata-mata untuk memberikan
bantuan.

“Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami
tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif
presiden,” ujar Syarief.

Menurut Syarief, Demokrat berbeda dengan
partai lainnya. Misalnya memberikan dukungan salah satu tujuannya untuk
mengincar jatah kursi di dalam kabinet. Sehingga partai bernuansa biru ini
enggan disamakan dengan partai lain.

“Jadi kami jangan disamakan dengan partai
lain‎,” katanya.

Syarief berujar, ada syarat yang diajukan oleh
Partai Demokrat dengan dukungan ke Presiden Jokowi ini. Itu ada tiga. Pertama
‎chemistry perlu ada kecocokan. Kedua perlu ada kebersamaan dalam koalisi.
Kemudian ketiga adalah Demokrat perlu nyaman di dalam koalisi.

“Jadi kita tiga itu saja yang menjadi persoalan,”
pungkasnya.

Baca Juga :  Konsolidasi DPP Partai Golkar, Airlangga: Semua Kader Harus Kerja

Sebelumnya, Sikap politik Partai Demokrat
akhirnya terjawab sudah. Kepala Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai
Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan partai yang diketuai SBY sudah
menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Menurut Ferdinand, saat ini hanya cuma ada
satu opsi, yakni bisa memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke
depan menghadapi tantangan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan
masalah-masalah yang ada.

“Kalau ditanya kemana arah politik Partai
Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,”
ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (12/8).

Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai
Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa
memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan.

“Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai
Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,” ungkapnya.

Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai
Demokrat ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris
Jenderal Hinca Pandjaitan. ‎Namun sikap Demokrat adalah ingin berkontribusi
membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.(jpg)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru