PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalteng, Faturahman Ruslan menegaskan bahwa kepemimpinannya saat ini sah secara organisasi karena telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Menurutnya, proses penetapan tersebut telah melalui mekanisme partai, mulai dari penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga terbitnya SK kepengurusan definitif.
“SK sudah keluar secara resmi dari DPP, termasuk penetapan kepengurusan. Itu artinya secara legal organisasi, kepemimpinan ini sah,” ujarnya, Kamis (2/4) lalu.
Penunjukan dirinya sebagai Plt dilakukan setelah DPP mengambil alih kewenangan akibat kepemimpinan sebelumnya dinilai tidak menjalankan perintah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil). Setelah itu, Muswil dilaksanakan sesuai arahan DPP dan menghasilkan struktur kepengurusan baru yang kemudian disahkan melalui SK definitif.
Faturahman juga menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPP Kalimantan Tengah. Ia menyebut, pihak yang mengklaim kepengurusan di luar mekanisme DPP tidak memiliki dasar organisasi yang kuat.
“Tidak ada dualisme. Yang ada hanya satu kepengurusan yang sah, yaitu berdasarkan SK DPP,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Muswil di Kuala Lumpur yang digagas kubu lain, ia menilai kegiatan tersebut tidak memiliki dasar organisasi karena tidak berdasarkan perintah resmi dari DPP.
Selain menegaskan legalitas, Faturahman juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menempuh pendekatan persuasif saat awal menerima mandat sebagai Plt. Ia bahkan mendatangi langsung kediaman Awaludin Noor untuk menyampaikan keputusan DPP secara baik-baik.
“Saya datang langsung ke rumah beliau untuk menyampaikan bahwa ada keputusan dari DPP. Itu bentuk penghormatan dan menjaga hubungan baik,” katanya. Namun demikian, ia menyebut dinamika internal tetap terjadi hingga muncul perbedaan sikap terkait pelaksanaan Muswil.
Ke depan, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap struktur partai di daerah yang dinilai tidak sejalan dengan keputusan DPP, termasuk kemungkinan penunjukan Plt di tingkat DPC. Meski begitu, Faturahman menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam kerangka penertiban organisasi, bukan konfl ik internal.
“Kami tetap mengedepankan aturan partai. Semua harus kembali pada mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Awaludin Noor mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Kalteng setelah memimpin selama sekitar satu dekade. Penutupan masa kepemimpinan tersebut, bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) partai yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, sekaligus menjadi momentum transisi kepemimpinan di tingkat provinsi.
Awaludin menyebut proses pergantian kepemimpinan berjalan dalam suasana kondusif tanpa gejolak berarti di internal partai.
“Kami memastikan transisi kepemimpinan berjalan dengan baik dan tetap menjaga kebersamaan,” ujarnya, Selasa (31/3).
Selama menjabat, ia mengklaim telah berupaya menjaga stabilitas organisasi di tengah dinamika politik yang berkembang. Menurutnya, soliditas kader menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan partai hingga akhir masa jabatannya.
Pelaksanaan Muswil di luar negeri juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan komunikasi politik, termasuk dengan perwakilan partai di luar negeri. Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan agenda silaturahmi melalui halal bihalal serta pertemuan dengan Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PPP di Malaysia.
Selain konsolidasi internal, forum itu juga dimanfaatkan untuk membahas peluang kerja sama, khususnya di sektor ekonomi yang melibatkan potensi daerah Kalimantan Tengah dan kebutuhan warga negara Indonesia di Malaysia.
Awaludin mendorong agar kolaborasi tersebut dapat membuka akses pasar bagi produk unggulan daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan berakhirnya masa jabatannya, estafet kepemimpinan DPW PPP Kalimantan Tengah kini berlanjut ke kepengurusan berikutnya, dengan harapan dapat memperkuat konsolidasi partai ke depan. (*rif/ala/kpg)
