JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan
akhirnya selesai diselenggarakan, Minggu (12/1) malam. Sembilan rekomendasi
lahir dari agenda bertema Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri
Berbasis Riset dan Inovasi Nasional ini.
Di antaranya ialah mengembalikan
kejayaan rempah-rempah nusantara sampai strategi pemenangan Pilkada 2020.
“Rekomendasi ada sembilan
poin. Mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi Pancasila,
menjaga NKRI, kebinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong
bersama,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai
Rakernas I PDIP ditutup, Minggu malam.
Poin pertama, Rakernas I PDI Perjuangan mendukung
sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di dalam upaya
menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasto menegaskan pihaknya tidak menerima
berbagai tindakan pihak mana pun, termasuk kepentingan asing. Poin kedua, lanjut Hasto, pihaknya akan menyusun
langkah politik strategis guna menggagas haluan pembangunan nasional melalui
strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan mendorong riset dan inovasi. Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang
untuk jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat
berdikari.
Poin ketiga, terang Hasto,
Rakernas menjadikan seluruh keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan
seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia
berdikari melalui riset dan inovasi.
“Tadi kita lihat begitu
banyak anak-anak muda, SMA, SMK, yang datang dan melihat sebuah keajaiban
nusantara kita. Sebuah keajaiban yang menggambarkan sekiranya kita berani
menempuh jalan berdikari melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
melalui riset dan inovasi ini, akan menjadi sebuah kekuatan yang mahadahsyat
untuk kita maju, menjadi negara maju sebagaimana dicanangkan oleh Bapak
Presiden Jokowi,” jelas Hasto.
Poin keempat, tambah Hasto,
pihaknya mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional
untuk mengeksplorasi flora, fauna, manusia, dan teknologi. Hal ini sejalan
dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah
satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Poin kelima, politikus asal Yogyakarta itu
menerangkan, pihaknya akan memperjuangan pengubahan UU Pemilu untuk
mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan
ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas
parlemen secara berjenjang. Yaitu lima persen untuk DPR RI, empat persen DPRD
Provinsi dan tiga persen DRPD Kabupaten atau Kota. Selain itu, PDIP juga menginginkan perubahan district
magnitude (tiga sampai sepuluh kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten atau
Kota dan tiga sampai delapan kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi
suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan
presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan
sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.
Poin keenam, tambah Hasto,
pihaknya ingin Pilkada 2020 menjadi momentum memperkuat mekanisme kelembagaan
kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib menjalankan visi misi yang
dibuat DPP PDI Perjuangan. Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan
menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong.
Poin ketujuh, tutur Hasto,
pihaknya menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020. Dengan kemenangan
itu, PDIP mengharapkan terjuwudnya pemerintahan daerah yang pro-wong cilik,
APBD untuk rakyat sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju
kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024.
Poin kedelapan, PDIP berkomitmen
untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan
terhadap lingkungan hidup. Melindungi, merawat dan mengembangkan kelestarian
lingkungan dalam keseimbangan alam raya. Setiap kader PDIP wajib mendorong
kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber
mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh
wilayah daerah aliran sungai tersebut.
Terakhir, kata Hasto, pihaknya
juga mendorong sejumlah isu dan lembaga untuk maju. Yang prioritas adalah Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan tersebut harus didukung dengan
anggaran yang memadai, riset agar mampu memitigasi bencana dan menarik
investasi di lembaga tersebut.
PDIP juga mendorong kemajuan
terhadap lembaga seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Narkotika (BNN)
serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Kemudian, PDIP juga mendorong
kebijakan nasional bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan untuk
mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDs melalui
dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, PDIP akan
mendorong kemudahan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Komitmen-komitmen itu yang didorong oleh
PDIP sehingga kami ingin membawa wajah politik yang menyentuh kehidupan rakyat
tetapi juga visioner dalam memajukan Indonesia Raya kita,” tutup Hasto. (mg10/tan/jpnn)