Kursi Menteri Urusan Presiden PKS, HNW Ingin Tetap Oposisi

Desas-desus adanya tawaran kursi kabinet untuk
partai pengusung paslon nomor 02 Prabowo-Sandi mulai santer terdengar. Salah
satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kabarnya sudah diajak-ajak masuk
dalam kabinet periode 2019-2024.

Menanggapi  hal itu, Wakil Ketua
‎Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, ia tidak ingin menjawab mengenai
adanya tawaran kursi menteri tersebut. Karena itu ranahnya Presiden PKS. Namun
Hidayat menjelaskan sedari awal PKS tetap komitmen sebagai oposisi. Itu dimulai
dari 2014 silam.

‎”Sikap kami sebagaimana tahun 2014, karena
kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, jadi
wajar saja, kami tidak perlu diajak,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (11/6).

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, PKS akan
teteap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di 2019 ini. Ini
dilakukan demi tetap menjaga demokrasi di pemerintahan.

‎“Biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami
berada di luar kabinet, toh berada di luar pemerintahan bukan berarti tidak
konstitusional,” katanya.

Sejauh ini, Hidayat mendapat informasi bahwa
Partai Gerindra juga memilih tetap menjadi oposisi. Tidak menerima ajakan
bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sikap politik itu menurutnya
memang perlu ada oposisi sebagai penyeimbang di kabinet.

“Memang sebaiknya tidak perlu semua diajak ke
pemerintah harusnya konsiten saja,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum
Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sampai saat ini partai berlogo
bintang mercy belum mendapatkan tawaran menteri dari Presiden Jokowi.

Komunikasi yang dibangun antara Partai
Demokrat dengan Presiden Jokowi selama ini masih seputar membangun bangsa
Indonesia menjadi lebih baik. Termasuk juga mengenai keamanan di dalam
negeri. 

“Jadi memang belum ada pembicaraan resmi
antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sebagai ketum partai (mengenai jatah kursi),”
tuturnya.

Kalau pun ada ajakan bergabung ke pemerintahan
Jokowi. Demokrat akan mempertimbangkannya. Tidak tergesa-gesa memberikan keputuasan.

“Yang pasti kami akan pertimbangkan sepenuh
hati bila diajak bersama sama membangun bangsa oleh Pak Jokowi,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Anggota Badan Komunikasi
Partai Gerindra Andre Rosiande mengatakan partai yang dikomanadani Prabowo
Subianto ini sudah diajak-ajak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Bahkan kita juga mendengar dari berbagai
pihak, Pak Jokowi juga ingin mengajak Gerindra bergabung dalam pemerintahnya,
dan juga menawarkan berapa kursi menteri,” ujar Andre saat dihubungi.(jpc)

Desas-desus adanya tawaran kursi kabinet untuk
partai pengusung paslon nomor 02 Prabowo-Sandi mulai santer terdengar. Salah
satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kabarnya sudah diajak-ajak masuk
dalam kabinet periode 2019-2024.

Menanggapi  hal itu, Wakil Ketua
‎Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, ia tidak ingin menjawab mengenai
adanya tawaran kursi menteri tersebut. Karena itu ranahnya Presiden PKS. Namun
Hidayat menjelaskan sedari awal PKS tetap komitmen sebagai oposisi. Itu dimulai
dari 2014 silam.

‎”Sikap kami sebagaimana tahun 2014, karena
kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, jadi
wajar saja, kami tidak perlu diajak,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (11/6).

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, PKS akan
teteap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di 2019 ini. Ini
dilakukan demi tetap menjaga demokrasi di pemerintahan.

‎“Biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami
berada di luar kabinet, toh berada di luar pemerintahan bukan berarti tidak
konstitusional,” katanya.

Sejauh ini, Hidayat mendapat informasi bahwa
Partai Gerindra juga memilih tetap menjadi oposisi. Tidak menerima ajakan
bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sikap politik itu menurutnya
memang perlu ada oposisi sebagai penyeimbang di kabinet.

“Memang sebaiknya tidak perlu semua diajak ke
pemerintah harusnya konsiten saja,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum
Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sampai saat ini partai berlogo
bintang mercy belum mendapatkan tawaran menteri dari Presiden Jokowi.

Komunikasi yang dibangun antara Partai
Demokrat dengan Presiden Jokowi selama ini masih seputar membangun bangsa
Indonesia menjadi lebih baik. Termasuk juga mengenai keamanan di dalam
negeri. 

“Jadi memang belum ada pembicaraan resmi
antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sebagai ketum partai (mengenai jatah kursi),”
tuturnya.

Kalau pun ada ajakan bergabung ke pemerintahan
Jokowi. Demokrat akan mempertimbangkannya. Tidak tergesa-gesa memberikan keputuasan.

“Yang pasti kami akan pertimbangkan sepenuh
hati bila diajak bersama sama membangun bangsa oleh Pak Jokowi,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Anggota Badan Komunikasi
Partai Gerindra Andre Rosiande mengatakan partai yang dikomanadani Prabowo
Subianto ini sudah diajak-ajak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Bahkan kita juga mendengar dari berbagai
pihak, Pak Jokowi juga ingin mengajak Gerindra bergabung dalam pemerintahnya,
dan juga menawarkan berapa kursi menteri,” ujar Andre saat dihubungi.(jpc)