PROKALTENG.CO-Adu argumen dua kubu Partai Demokrat kembali berlanjut. DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang menyatakan, salah satu alasan pihaknya mengganti kepemimpinan ke Moeldoko adalah adanya praktik setoran untuk DPP kubu seberang. Pernyataan tersebut langsung dibantah DPP kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa pernyataan soal setoran itu bohong. Dia meminta kubu Moeldoko tidak memanipulasi fakta tentang kondisi internal partai berlambang bintang Mercy tersebut. ”Jangan mengada-ada. DPP di bawah AHY tidak pernah mengeluarkan aturan setoran DPD-DPC,” tegasnya kemarin (10/3). Menurut dia, itu hanya ”nyanyian sumbang” para mantan kader yang telah dipecat dari partai.
Justru, lanjut Herzaky, kepengurusan AHY ini mengutamakan koalisi dengan rakyat. AHY mendorong para kadernya untuk memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat. Termasuk misalnya membantu rakyat di tempat-tempat yang membutuhkan seperti daerah yang terdampak bencana.
Herzaky menilai kepengurusan DPP kubu Moeldoko masih feodal karena menggunakan aturan-aturan lama. Pola itu diperlihatkan lewat KLB yang tak ubahnya kegiatan politik dagelan. ”Makanya pada buat fitnah terus terhadap kepemimpinan AHY karena beda dengan gaya feodal,” lanjut dia.
Sehari sebelumnya (9/3), pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang memberikan keterangan kepada publik untuk kali pertama. Dalam kesempatan itu, salah seorang tokoh pendiri Partai Demokrat Darmizal mengklaim terjadi pemberian setoran dari DPD dan DPC untuk DPP. Hal tersebut membuat para pengurus di daerah keberatan, terutama di masa-masa pemilihan kepala daerah.
”Saya harus mengontemplasi, kalau dilanjutkan setoran-setoran itu, mahar-mahar calon kepala daerah, akan sangat memberatkan. Dan sayangnya, tidak ada feedback ke daerah,” ungkap Darmizal. Dia menambahkan bahwa setoran tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalam Kongres Partai Demokrat 2020.
Ketika hendak melapor terkait mahar, ungkap Darmizal, semua jalur tertutup. Sebab, posisi ketua majelis tinggi, ketua umum, hingga ketua fraksi di DPR dipegang keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Itu latar belakang tertutupnya semua jalur. Inilah jalan terbaik, yaitu KLB,” tegasnya.