MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara digelar hari ini, Selasa (6/8). Sebanyak 114.980 warga kembali menggunakan hak pilih mereka, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan sebelumnya akibat praktik politik uang.
Dilansir dari Kalteng Pos, dua kandidat kembali bersaing. Salahuddin–Felix (nomor urut 1) dan Jimmy–Inriaty (nomor urut 2). Momentum ini bukan sekadar pengulangan proses demokrasi, tetapi juga ujian integritas: apakah pesta demokrasi kali ini bisa berlangsung bersih, adil, dan tanpa mahar.
Situasi menjelang pencoblosan terpantau menghangat. Eskalasi politik meningkat, dan semua mata kini tertuju ke Batara. Pemerintah pusat hingga daerah tak tinggal diam. Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalullael, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, serta Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan turun langsung ke lapangan sehari sebelum pencoblosan.
Ketiganya tiba di Stadion Swakarya, Muara Teweh, Senin (5/8) pukul 14.10 WIB. Kedatangan mereka disambut Forkopimda setempat. Kunjungan itu bukan seremoni, melainkan bentuk pengawasan melekat terhadap jalannya PSU yang dinilai krusial.
Mayjen Jamalullael menekankan pentingnya netralitas semua pihak, terutama aparatur negara.
“Kami hadir untuk menjamin PSU berlangsung aman, jujur, dan bebas intervensi. Stabilitas menjadi prioritas,” ujarnya.
Senada, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran memastikan dukungan penuh pemerintah daerah tanpa keberpihakan.
“Kami ingin masyarakat merasa aman saat menyalurkan suaranya,” tegasnya.
Sementara Kapolda Irjen Iwan Kurniawan menyatakan jajarannya telah memetakan potensi kerawanan dan mengerahkan personel tambahan.
“Kami ingin memberikan jaminan keamanan penuh kepada warga,” ucapnya.
Tak hanya pengamanan, pengawasan juga diperketat. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ikut turun ke Barito Utara memantau persiapan. Fokus utama: mencegah politik uang yang sebelumnya mencoreng proses demokrasi di daerah ini.
“Hari ini kita tingkatkan pengawasan, termasuk berkoordinasi langsung dengan kedua paslon dan timnya,” katanya di Sekretariat Bawaslu Batara.
Rahmat berharap tidak ada lagi pelanggaran menjelang dan saat pemungutan suara.
“Kalau sampai terjadi OTT, kami proses sesuai aturan. Harus jadi yang terakhir,” tegasnya.
Bawaslu Kalteng juga all out. Kristaten Jon menegaskan, masa tenang yang berlangsung 3–5 Agustus harus steril dari segala bentuk kampanye.
“Kami imbau semua paslon dan tim mematuhi aturan. Tidak boleh ada aktivitas kampanye terselubung,” ujarnya.
Sepanjang masa kampanye 20 Juli–2 Agustus, Bawaslu Batara telah menerima tiga laporan dugaan pelanggaran, mulai dari unsur pidana hingga dugaan ketidaknetralan ASN. Kristaten menyebut, perhatian khusus juga diarahkan pada potensi pelanggaran teknis di TPS.
“Kami kawal semua tahapan, dari masa tenang hingga rekapitulasi tingkat kabupaten,” tegasnya.
Pencegahan terus dimasifkan melalui pembentukan Kampung Anti Politik Uang dan forum warga di seluruh kecamatan.
Ketua Bawaslu Batara Adam Parawansa Shahbubakar memastikan situasi relatif terkendali. Namun, kewaspadaan tetap tinggi.
“Kami pasang mata penuh. Politik uang masih jadi ancaman laten,” katanya.
Surat imbauan telah dikirim ke seluruh paslon dan tim sukses. Patroli diperketat. Dialog warga digiatkan.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami tak ragu menindak. Diskualifikasi tetap jadi opsi,” tegas Adam.
Laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran tengah diproses. Fokus pengawasan juga menyasar netralitas ASN dan perangkat desa.
“Kami minta semua pihak menjaga integritas,” ujarnya.
Menurut Adam, PSU ini bukan soal menang kalah semata. Tapi tentang menegakkan nilai demokrasi.
“Kami ingin pemilu damai, fair, dan hasilnya legitimat,” katanya.
Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menambahkan, PSU ini menjadi ajang kedewasaan politik.
“Mari kita buktikan, demokrasi bisa berjalan tertib tanpa gesekan,” serunya.
Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi pemilih. “
Gunakan hak suara. Jangan golput. Masa depan daerah ditentukan hari ini,” ajaknya.
Lalu bagaimana prediksi hasil? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Palangka Raya, Hiyatul Asfia menilai kekuatan kedua kandidat relatif imbang.
“Persaingan bakal ketat. Bisa jadi ditentukan dengan margin tipis,” katanya.
Namun, Hiyatul mengingatkan, bayang-bayang serangan fajar belum sepenuhnya hilang. Ia menyarankan agar Bawaslu memperkuat pengawasan dan respons cepat atas aduan.
“Praktik politik uang bukan sekadar pelanggaran, tapi merusak kepercayaan publik,” tandasnya.
PSU kali ini bukan sekadar pemungutan ulang. Ia adalah pertaruhan integritas dan marwah demokrasi. Harapan besar digantungkan agar tak terulang noda serupa di masa mendatang. (irj/ovi/zia/ham/ala/kpg)