24.5 C
Jakarta
Monday, April 7, 2025

Pemerintah Diminta Benahi Infrastruktur Pertanian di Pulang Pisau dan

PALANGKA
RAYA

– Menghadapi pembangunan ketahanan pangan nasional berkelanjutan atau food
estate di Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, pemerintah
diminta untuk benahi infrastruktur di dua wilayah tersebut. Itu disampailan
oleh Ketua Komiti I DPD RI Agustin Teras Narang.

Teras Narang mengatakan, penguatan sektor
pertanian menjadi penting terutama mengantisipasi krisis pangan. Pemerintah
pusat sendiri tengah merencanakan pembangunan lumbung pangan di Kalimantan
Tengah, namun kondisi faktual di lapangan menunjukkan banyak hal yang mesti
dibenahi. 

Hal ini jadi salah satu temuan dari reses anggota
DPD RI Teras Narang saat berdiskusi dengan Camat Pandih Batu dan Camat Maliku
beserta para perangkat desa. “Masyarakat telah memberi respon positif pada
gagasan pemerintah yang saya harapkan jadi lumbung pangan berkelanjutan.
Sebaliknya pemerintah mesti menunjukkan sikap positif dengan membenahi
infrastruktur pertanian yang ada,” ucapnya melalui rilis, Rabu (5/8).

Baca Juga :  Memanas, Kongres PAN Diwarna Aksi Lempar Kursi dan Baku Hantam

Menurut Teras, masyarakat memberi respon
positif karena ada harapan akan perbaikan kesejahteraan. Namun, masyarakat juga
melihat ada kepentingan pada pembenahan infrastruktur pertanian. 

Selain masyarakat membutuhkan pendampingan
dari para penyuluh pertanian yang mumpuni, menurutnya infrastruktur juga jadi
salah satu sorotan masyarakat. Diantaranya soal pembenahan sarana irigasi yang
sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Dalam hal ini, menurutnya bila
pemerintah daerah mengalami kesulitan karena keterbatasan anggaran, pemerintah
pusat melalui Kementerian PUPR diharapkan lekas turun tangan. 

“Bagaimanapun tak harus menggunakan proyek
lumbung pangan terlebih dahulu untuk membenahi infrastruktur pertanian di
Kalteng. Apalagi kalau memang ada niat ke arah sana” ujarnya. 

Pihaknya pun menyebut beberapa infrastruktur
yang perlu diperhatikan seperti akses angkut yang membutuhkan kajian teknis dan
anggaran dari pusat karena kondisi bentang alam Kalteng yang berbeda
dibandingkan di Jawa. Selain itu untuk irigasi terutama dinilai mendesak untuk
mendapatkan perhatian mengingat pengairan merupakan salah satu kunci sukses
pertanian. 

Baca Juga :  PDIP Kalteng Optimistis Menang Lagi di Pemilu 2024

“Persawahan juga akan lebih baik manakala
irigasinya lebih baik, terutama irigasi primer, sekunder tersier hingga
kuarter. Perlu perawatan dan perbaikan pada saluran irigasi lawas dan penataan
ulang termasuk bila perlu ada penambahan” jelasnya. 

Lebih jauh, ia berharap kunjungan dari
berbagai kementerian termasuk dari Bulog ke Pulang Pisau dapat disinergikan.
Selain adanya dukungan penataan infrastruktur pertanian,menurutnya dukungan
pendampingan dan penyaluran alat pertanian modern juga sangat diharapkan dari
Kementerian Pertanian.

Disamping itu masalah
hama yang dikaitkan dengan dugaan adanya perkebunan sawit disekitar wilayah
itu,juga disampaikan. “Tentu saja dalam hal ini pemerintah daerah mesti
melakukan pemetaan masalah dan membuat skema penyelesaian bersama dengan
pemerintah pusat” pungkasnya. 

PALANGKA
RAYA

– Menghadapi pembangunan ketahanan pangan nasional berkelanjutan atau food
estate di Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, pemerintah
diminta untuk benahi infrastruktur di dua wilayah tersebut. Itu disampailan
oleh Ketua Komiti I DPD RI Agustin Teras Narang.

Teras Narang mengatakan, penguatan sektor
pertanian menjadi penting terutama mengantisipasi krisis pangan. Pemerintah
pusat sendiri tengah merencanakan pembangunan lumbung pangan di Kalimantan
Tengah, namun kondisi faktual di lapangan menunjukkan banyak hal yang mesti
dibenahi. 

Hal ini jadi salah satu temuan dari reses anggota
DPD RI Teras Narang saat berdiskusi dengan Camat Pandih Batu dan Camat Maliku
beserta para perangkat desa. “Masyarakat telah memberi respon positif pada
gagasan pemerintah yang saya harapkan jadi lumbung pangan berkelanjutan.
Sebaliknya pemerintah mesti menunjukkan sikap positif dengan membenahi
infrastruktur pertanian yang ada,” ucapnya melalui rilis, Rabu (5/8).

Baca Juga :  Memanas, Kongres PAN Diwarna Aksi Lempar Kursi dan Baku Hantam

Menurut Teras, masyarakat memberi respon
positif karena ada harapan akan perbaikan kesejahteraan. Namun, masyarakat juga
melihat ada kepentingan pada pembenahan infrastruktur pertanian. 

Selain masyarakat membutuhkan pendampingan
dari para penyuluh pertanian yang mumpuni, menurutnya infrastruktur juga jadi
salah satu sorotan masyarakat. Diantaranya soal pembenahan sarana irigasi yang
sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Dalam hal ini, menurutnya bila
pemerintah daerah mengalami kesulitan karena keterbatasan anggaran, pemerintah
pusat melalui Kementerian PUPR diharapkan lekas turun tangan. 

“Bagaimanapun tak harus menggunakan proyek
lumbung pangan terlebih dahulu untuk membenahi infrastruktur pertanian di
Kalteng. Apalagi kalau memang ada niat ke arah sana” ujarnya. 

Pihaknya pun menyebut beberapa infrastruktur
yang perlu diperhatikan seperti akses angkut yang membutuhkan kajian teknis dan
anggaran dari pusat karena kondisi bentang alam Kalteng yang berbeda
dibandingkan di Jawa. Selain itu untuk irigasi terutama dinilai mendesak untuk
mendapatkan perhatian mengingat pengairan merupakan salah satu kunci sukses
pertanian. 

Baca Juga :  PDIP Kalteng Optimistis Menang Lagi di Pemilu 2024

“Persawahan juga akan lebih baik manakala
irigasinya lebih baik, terutama irigasi primer, sekunder tersier hingga
kuarter. Perlu perawatan dan perbaikan pada saluran irigasi lawas dan penataan
ulang termasuk bila perlu ada penambahan” jelasnya. 

Lebih jauh, ia berharap kunjungan dari
berbagai kementerian termasuk dari Bulog ke Pulang Pisau dapat disinergikan.
Selain adanya dukungan penataan infrastruktur pertanian,menurutnya dukungan
pendampingan dan penyaluran alat pertanian modern juga sangat diharapkan dari
Kementerian Pertanian.

Disamping itu masalah
hama yang dikaitkan dengan dugaan adanya perkebunan sawit disekitar wilayah
itu,juga disampaikan. “Tentu saja dalam hal ini pemerintah daerah mesti
melakukan pemetaan masalah dan membuat skema penyelesaian bersama dengan
pemerintah pusat” pungkasnya. 

Terpopuler

Artikel Terbaru