Salah satu tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
adalah realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang selalu meleset dari
target. Itu diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Menurutnya, persoalan pajak merupakan masalah serius, sehingga
kementerian di bidang perekonomian pun harus menanganinya dengan
sungguh-sungguh. Tidak bisa dianggap sepele, karena ini menyangkut banyak
aspek penting.
“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita.
Dan ini (pajak, red) adalah national interest kita. Siapa yang akan menjaga ini
kalau bukan kita semua,†ujar Misbakhun dalam diskusi bertema ‘Plus Minus Paket
Menteri Ekonomi di kabinet Jokowi’ yang digelar di Media Center DPR RI,
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (04/07).
Legislator asal Pasuruan Jawa Timur ini juga menjelaskan,
pembenahan pajak harus dimulai dengan peningkatan tax ratio. Hanya saja, kata
Misbakhun, angka tax ratio masih simpang siur. Karena itu, ia lantas
membeberkan hitungannya.
Dituturkan Misbakhun yang merupakan Mantan pegawai Direktorat
Jenderal Pajak itu, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018
mencapai Rp 14.837,4 triliun. Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp
1.315 ,9 triliun. Dengan demikian angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.
Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan (pajak dan
cukai) yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25
persen. “Saat ini angkanya di kisaran 10,3 persen, tetapi selisih satu persen
pun angkanya tetap triliunan,†paparnya.
Karena itu Misbakhun menegaskan, pajak sebagai kepentingan
nasional harus ditangani secara serius demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Ini adalah suara yang paling nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang
lain,†tegasnya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, pertumbuhan ekonomi saja
tidak bisa dijadikan patokan tentang meningkatnya kesejahteraan. Sebab, jika
angka pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan merajalela berarti tujuan
menyejahterakan seluruh warga negara tidak terwujud.
“Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat
menyejahterakan masyarakat,†kata Misbakhun.
Untuk itu pula, politikus Golkar ini mengharapkan menteri yang
berkaitan langsung dengan pajak pada kabinet mendatang benar-benar loyal dan
memahami keinginan Presiden Joko Widodo.
“Karena itu kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji
oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan,
tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presidennya,†pungkasnya.(jpc)