JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia untuk mampu berperan aktif
mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang.
“Jajaran Kesbangpol harus bisa
menjadi motor penggerak. Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan
PIlkada 2020 yang akan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang
ketat pada setiap tahapannya,†ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kemendagri, Bahtiar pada rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Kaban
Kesbangpol dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember
2020 mendatang.
Dengan adanya ketentuan tatanan
normal baru yang bebas Covid-19 akan ada banyak yang harus dikoordinasikan dan
disosialisasikan kepada masyarakat. Bahtiar mencontoh adanya penyesuaian jumlah
TPS yang semula maksimal 800 pemilih menjadi 300 – 500 orang pada satu TPS
sehingga otomatis ada penyesuaian jumlah TPS dari Pilkada sebelumnya. Selain
itu juga ada tambahan pengadaan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD)
yang wajib disediakan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini.
Perubahan ini tentunya harus
secara masif disosialisasikan baik kepada perangkat pemerintah di daerah dan
terutama kepada masyarakat yang akan terlibat langsung pada pelaksanaan pilkada
ini. “Kami minta Kesbangpol menjadi inisiator dalam membangun koordinasi dan
komunikasi di daerah, agar dapat segera diinventarisir seluruh kebutuhan
pelaksanaan pilkada mendatang,†tegasnya.
Komunikasi aktif melibatkan
Kepala Daerah, DPRD dan dinas terkait untuk bersama-sama menyukseskan
penyelenggaraan Pilkada meski pada saat yang bersamaan tengah menghadapi
Pandemi Covid-19.
Untuk itu Bahtiar menghimbau
seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk mulai melaksanakan rapat
koordinasi persiapan termasuk memeriksa anggaran yang tersedia dan apakah masih
dimungkinkan adanya perubahan kegiatan guna menyesuaikan protokol kesehatan
Covid-19.
Ia memastikan Pilkada serentak
akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di
masing-masing daerah guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan
memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan bagi penyelenggara
yang terlibat.
“Pelaksanaan Pilkada serentak ini
adalah bentuk stimulus dan optimisme dari Pemerintah yang diberikan kepada
masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan bersama melawan Covid-19,†imbuh Bahtiar.