PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng meminta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dapat arif dan bijaksana dalam
menyelesaikan persoalan ganti biaya lahan pembangunan Pile Slab Buki Rawi.
Dewan tidak ingin pembangunan tergangu dan masyarakat dirugikan dengan
pembangunan Pile Slab tersebut.
“Kami meminta agar proses penggantian
biaya lahan warga diselesaikan dengan arif dan bijaksana oleh Pemprov Kalteng.
Jangan sampai warga kita dirugikan dengan pembangunan yang ada, karena kita
ingin pembangunan itu menguntungkan semua pihak,” kata Ketua Fraksi
Gabungan P4H Tomy Irawan Diran, kepada Kaltengpos.co, Kamis (3/10).
Dia mengatakan, pemerintah dan warga harus
duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pergantian biaya lahan pembangunan
Pile Slab tersebut. Menurutnya, adanya protes masyarakat kepada pemerintah dan
perusahaan merupakan hal yang wajar. Dan ditegaskannya, harusnya pemerintah
menyelesaikan persoalan lahan tersebut jauh sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Warga wajar menyampaikan aspirasi dan
perlu kita dukung. Karena memang seolah ada pengabaian terhadap hak mereka,
harusnya penyelesaian ganti biaya lahan dilakukan sebelum proyek
berjalan,” ujarnya.
Tomy berharap, persoalan ganti biaya lahan
dapat segera diselesaikan olah pemerintah. “Harapan kita segera
diselesaikan agar tidak berdampak besar pada pembangunan Pile Slab tersebut.
Musyawarah harus dilakukan agar ada kesepakatan biaya yang tepat untuk
warga,” ungkapnya.
Sebelumnya, warga
pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan Pile Slab meminta biaya permeter
persegi sebesar Rp 100 ribu. Namun, PUPR Kalteng hanya akan membayar Rp 29 ribu
sesuai dengan hasil perhitungan Tim Apparsial. Karena tidak ada titik temu,
warga memasang spanduk penghentian proyek dan mengancam akan menghentikan
pekerjaan tersebut. (arj/OL)