PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalteng terus bergerak dalam upaya membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19. Setelah koordinasi dengan Pemprov Kalteng dan Polda, Kadin kembali berkoordinasi dengan Badan Intelejen Daerah (Binda) Kalteng dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.
Ada beberapa point penting yang dibahas ketika pertemuan Kadin Kalteng dengan Kabinda. Itu diantaranya fokus vaksinasi bagi pelajar dan remaja di Kalteng dan juga pemulihan ekonomi serta dampak PPKM bagi ekonomi Kalteng, khususnya bagi pengusaha.
"Kadin, sesuai arahan Ketua Umum Pusat akan terus bersinergi membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Selain itu, Pak Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran selaku Ketua Dewan Penasihat, meminta pengusaha terlibat aktif dalam penanganan Covid-19. Karena itu, kita Kadin Kalteng terus koordinasi untuk percepatan penanganan Covid-19," kata Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Nasution Hamka, Rabu (28/7).
RNH sapaan akrab Ketum Kadin Kalteng ini mengatakan, koordinasi dengan Kabinda dilakukan dalam rangka percepatan vaksinasi bagi remaja dan pelajar. Kemudian juga koordinasi perihal pelaksanaan PPKM bagi pengusaha dan dampaknya bagi daerah.
"Kita akan sinergi dengan Binda untuk percepatan vaksinasi kepada para pelajar di Kalteng. Sebab, Binda memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan analisis yang cermat," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Kalteng Frans menyampaikan, pelaksanaan PPKM sangat berdampak bagi pegusaha. Selain turunnya omset, pembatasan juga membuat pelaku usaha goyang. Baik dari segi keuangan dan penggajian karyawan.
"Kita berharap pelaksanaan PPKM dapat ditinjau kembali di Kalteng. Pun jika itu nantinya diperpanjang, pemerintah juga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha. Terutama yang menenagah ke bawah dan modal tidak terlalu besar," ujarnya.
Bantuan bagi pelaku usaha sangat penting, terutama yang memiliki karyawan. Sebab, tidak sedikit karyawan yang di rumahkan sejak diberlakulannya PPKM. Pasalnya, pendapatan pelaku usaha menurun drastis.
"Kami harap, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sebelum penerapan kebijakan dapat melibatkan asosiasi atau pelaku usaha. Itu agar kebijakan tidak memberatkan masyarakat. Khususnya pelaku usaha," pungkasnya.