JAKARTA – Era New Normal alias tatanan normal baru akan segera
diterapkan di sejumlah wilayah. Hal ini bertujuan agar perekonomian rakyat
dapat kembali bergerak. Meski begitu, protokol kesehatan tetap wajib
dilaksanakan. Salah satu yang jadi sorotan pemerintah adalah pasar tradisional.
“Pemerintah akan menyiapkan
anggaran untuk membuat pasar tradisional tidak menjadi klaster penyebaran
COVID-19 di era New Normal. Ini sebagai dampak ekonomi dari adanya pandemi,â€
ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian di
Jakata, Sabtu (6/6).
Menurutnya, ada anggaran untuk
drainase. Selanjutnya, membuka lahan baru supaya ada pengaturan jarak antar
pedagang. Kemudian, penyediaan tempat cuci tangan bagi konsumen yang datang.
“Hal semacam itu tentu menjadi perhatian. Karena yang paling penting saat ini
tempat-tempat publik harus melaksanakan protokol kesehatan dengan infrastruktur
yang siap,†imbuhnya.
Dikatakan, Presiden Joko Widodo
memerintahkan protokol kesehatan lebih diperhatikan. Persiapan agar pasar
tradisional tidak menjadi kluster baru harus dilakukan. “Terkait pasar
tradisional memang karena tempat itu paling ramai. Masyarakat yang berbelanja
merupakan kelas menengah ke bawah. Pemerintah akan memfokuskan perhatian pada
pasar tradisional yang jumlahnya cukup banyak,†jelasnya.
Donny menambahkan pasar
tradisional ini harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Karena kalau
protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan disiplin seperti tidak pakai
masker atau rajin mencuci tangan, percuma saja. Saya kira nanti ada suatu
sistem yang dibuat supaya hal-hal semacam itu bisa dihindari,†tukasnya.
Sementara itu, peneliti Lembaga
kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Wahyudi Askar meminta pemerintah fokus terlebih dahulu menurunkan angka kasus
COVID-19. Tujuannya agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lancar. “Jika ekonomi
ingin tumbuh, maka pandemi harus diatasi lebih dahulu,†ujar Wahyudi.
Menurutnya, dalam upaya
menurunkan angka kasus COVID-19, dibutuhkan kolaborasi yang kuat lintas profesi
hingga sektor. Pekerjaan tersebut bukan hanya tugas ahli kesehatan. Tetapi
harus melibatkan kebijakan publik, politik bahkan pengusaha. Dia berharap
pemerintah daerah diberikan kewenangan mengambil keputusan dengan
mempertimbangkan indikator epidemiologis dan sains.
“Memperpanjangan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) pada daerah dengan tingkat penyebaran yang masih
tinggi. Kemudian, tidak membuka sekolah sebelum ada penurunan kasus secara
konsisten. Berlakukan new normal pada di daerah area hijau atau aman saja,â€
ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga harus
lebih memperkuat sistem bantuan sosial. Sebab, masih banyak kendala di
lapangan. Sementara untuk jangka panjang, diharapkan pemerintah fokus
melindungi masyarakat rentan. Baik dari segi usia, profesi hingga finansial. “Kita
semua terdampak COVID-19. Tetapi, yang perlu diselamatkan terlebih dahulu.
Yakni yang rentan terkena virus. Sseperti pekerja pelayanan publik. Sopir
taksi, ojek, pedagang tradisional hingga perawat. Inilah yang perlu diselamatkan
lebih awal,†tuturnya.
Di pasar tradisional, lanjutnya,
pergerakan masyarakat cukup sulit dibatasi. Kebanyakan dari mereka merupakan
pekerja informal yang tidak memiliki banyak alternatif pekerjaan. “Jadi pasar
tradisional harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Pasar tradisional juga
cukup menentukan geliat ekonomi para petani. Diharapkan ada pemanfaatan
teknologi di pasar tradisional untuk mengurangi kontak fisik,†pungkasnya.