Pengembangan Ekosistem Biomassa, PLN Ubah Lahan Kritis Jadi Produktif

PROKALTENG.CO – PT PLN (Persero) melalui sub-holding PT PLN Energi Primer Indonesia memulai inisiatif pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu yang diharapkan dapat mengubah 1,7 juta hektare lahan kritis menjadi lebih hijau dan produktif.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah lahan kritis yang totalnya mencapai 14 juta hektare di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memberikan apresiasi atas langkah PLN dalam mendorong program biomassa yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.

“Saya mengapresiasi langkah PLN dengan program ini. Kita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Program ini diwajibkan agar sumber biomassa berasal dari tanah marjinal,” ujarnya saat meresmikan pengembangan ekosistem biomassa di Tasikmalaya pada Kamis (26/9).

Sudaryono menambahkan bahwa tanah marjinal, yang seringkali sulit ditanami, umumnya terletak di daerah pelosok Indonesia. Ia berharap jika model ini berhasil, dapat diterapkan di tempat lain.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan kritis yang ada.

“Melalui program kolaboratif ini, kami berupaya mengubah lahan yang sebelumnya kering dan tidak produktif menjadi lebih hijau dan produktif,” katanya.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 14 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia. Dengan pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu, program ini berkontribusi pada pemanfaatan lahan kritis.

“Kami akan memanfaatkan 1,7 juta hektare lahan kritis, yang diharapkan dapat menurunkan emisi sebanyak 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa,” tambah Darmawan.

Lebih jauh, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan.

“Kami menargetkan program ini melibatkan 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi sebesar Rp9,5 triliun per tahun,” pungkas Darmawan. (tim)

PROKALTENG.CO – PT PLN (Persero) melalui sub-holding PT PLN Energi Primer Indonesia memulai inisiatif pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu yang diharapkan dapat mengubah 1,7 juta hektare lahan kritis menjadi lebih hijau dan produktif.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah lahan kritis yang totalnya mencapai 14 juta hektare di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memberikan apresiasi atas langkah PLN dalam mendorong program biomassa yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.

“Saya mengapresiasi langkah PLN dengan program ini. Kita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Program ini diwajibkan agar sumber biomassa berasal dari tanah marjinal,” ujarnya saat meresmikan pengembangan ekosistem biomassa di Tasikmalaya pada Kamis (26/9).

Sudaryono menambahkan bahwa tanah marjinal, yang seringkali sulit ditanami, umumnya terletak di daerah pelosok Indonesia. Ia berharap jika model ini berhasil, dapat diterapkan di tempat lain.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan kritis yang ada.

“Melalui program kolaboratif ini, kami berupaya mengubah lahan yang sebelumnya kering dan tidak produktif menjadi lebih hijau dan produktif,” katanya.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 14 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia. Dengan pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu, program ini berkontribusi pada pemanfaatan lahan kritis.

“Kami akan memanfaatkan 1,7 juta hektare lahan kritis, yang diharapkan dapat menurunkan emisi sebanyak 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa,” tambah Darmawan.

Lebih jauh, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan.

“Kami menargetkan program ini melibatkan 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi sebesar Rp9,5 triliun per tahun,” pungkas Darmawan. (tim)