PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di Kalteng.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada pelaksana program agar penyaluran bantuan sosial semakin efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Juni 2026 yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Satria Febrino. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran BSNT sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
FGD dihadiri Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, di antaranya validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, keamanan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi guna mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Sebagai tindak lanjut FGD, pada 26 Juni 2026 Bank Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 yang dihadiri para pelaksana program bantuan sosial dan pemangku kepentingan terkait, serta melibatkan 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat literasi sistem pembayaran digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.
Bank Indonesia menegaskan penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi fokus utama agar setiap instansi mampu menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalteng akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Penguatan sistem pembayaran yang aman dan inklusif, didukung koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalteng. (tim)
