PROKALTENG.CO – DPD RI di MPR RI menggelar rapat, Jumat (29/9/2023). Rapat ini membahas optimalisasi peran kelompok DPD RI dalam mendorong perbaikan ketatanegaraan dan pembangunan nasional lewat MPR RI. Selanjutnya, pada siang harinya mengikuti Sidang Paripurna DPD RI. Masing-masing alat kelengkapan DPD RI melaporkan kerja dalam masa sidang ini sekaligus menyampaikan rekomendasi sebagai bagian dari sikap kelembagaan DPD RI atas situasi kedaerahan dan nasional.
“Kami dari Komite II juga menyampaikan laporan kegiatan mulai dari pembahasan secara tripartit dengan pemerintah dan DPR RI terkait RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE),” jelas Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang.
Selanjutnya, kata Teras, telah dilaksanakan pula Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada 3 sampai dengan 5 September 2023 melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Toba serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini fokus pengawasan dilakukan pada bidang Food Estate.
“Komite II DPD RI juga melakukan advokasi permasalahan limbah tailing PTFI yang berdampak pada beberapa distrik di Papua Tengah. Bersama pemangku kepentingan, termasuk pejabat daerah setempat, kami telah menggelar rapat kerja bersama kementerian terkait dalam mencari solusi bersama,” kata Senator asal Kalteng ini.
Beberapa advokasi lain yang dilakukan termasuk di Aceh, Lampung, hingga Papua Barat Daya telah mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan. Diharapkan solusi-solusi atas masalah rakyat di daerah dapat menghasilkan kebaikan bagi masyarakat dan juga agenda pembangunan pemerintah.
“Mari membangun kemajuan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara bersama DPD RI. Dari daerah untuk Indonesia,” ungkap mantan gubernur Kalteng dua periode ini. (tim)
PROKALTENG.CO – DPD RI di MPR RI menggelar rapat, Jumat (29/9/2023). Rapat ini membahas optimalisasi peran kelompok DPD RI dalam mendorong perbaikan ketatanegaraan dan pembangunan nasional lewat MPR RI. Selanjutnya, pada siang harinya mengikuti Sidang Paripurna DPD RI. Masing-masing alat kelengkapan DPD RI melaporkan kerja dalam masa sidang ini sekaligus menyampaikan rekomendasi sebagai bagian dari sikap kelembagaan DPD RI atas situasi kedaerahan dan nasional.
“Kami dari Komite II juga menyampaikan laporan kegiatan mulai dari pembahasan secara tripartit dengan pemerintah dan DPR RI terkait RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE),” jelas Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang.
Selanjutnya, kata Teras, telah dilaksanakan pula Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada 3 sampai dengan 5 September 2023 melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Toba serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini fokus pengawasan dilakukan pada bidang Food Estate.
“Komite II DPD RI juga melakukan advokasi permasalahan limbah tailing PTFI yang berdampak pada beberapa distrik di Papua Tengah. Bersama pemangku kepentingan, termasuk pejabat daerah setempat, kami telah menggelar rapat kerja bersama kementerian terkait dalam mencari solusi bersama,” kata Senator asal Kalteng ini.
Beberapa advokasi lain yang dilakukan termasuk di Aceh, Lampung, hingga Papua Barat Daya telah mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan. Diharapkan solusi-solusi atas masalah rakyat di daerah dapat menghasilkan kebaikan bagi masyarakat dan juga agenda pembangunan pemerintah.
“Mari membangun kemajuan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara bersama DPD RI. Dari daerah untuk Indonesia,” ungkap mantan gubernur Kalteng dua periode ini. (tim)
