PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Utus Dayak Mantehau menggelar aksi damai di halaman Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Senin (24/7). Puluhan massa itu menggunakan pakaian adat Dayak untuk meminta keadilan Rektor UPR dalam penerimaan mahasiswa Putra dan Putri Dayak di UPR.
Aparat kepolisian setempat pun turut menjaga loby Rektorat UPR. Kemudian massa sempat menemui Iring I Diwung selaku Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencenaan UPR. Dalam kesempatan itu, disampaikan aspirasinya.
Tak hanya berhenti di situ saja, kemudian massa juga menemui Wakil Rektor Bidang Akademik UPR Natalina Asih untuk meminta jawaban atas aspirasi yang disampaikan.
Penanggungjawab Aliansi Utus Dayak Mantehau, Yetro Simon mengatakan, aksi tersebut sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam menegakkan keadilan apa yang menjadi hak sebagai orang Dayak.
“Ini demi anak cucu kami ke depan. Aliansi utus Dayak Mantehau itu adalah sebuah perkumpulan yang sangat memperhatikan utus kami sebagai orang Dayak. Kami tidak ditunggangi siapapun dalam aksi ini. Dengan kesadaran hati sendiri, kami datang dengan kerelaan hati,” ujarnya.
Ia menyebut, suara ini harus didengar oleh pihak pemangku kepentingan. Hal itu agar tidak ada ketimpangan pada dunia pendidikan di semua daerah Indonesia.
“Program afirmasi yang dipegang oleh Kemendikbud, kami harapkan pak rektor bisa mengakomodir itu. Paling tidak, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan,” bebernya.
Bahkan, jika diperlukan mengawal, pihaknya siap untuk mengawal sampai finalisasi afirmasi.
“Kita tak menampik aturan dari pusat. Itu prosedur mereka. Akan tetapi paling tidak, kuota 30 persen kalau bisa 100 persen orang lokal,” ungkapnya.
“Kita tidak memprotes yang sudah dapat, tidak menggeser orang yang sudah dapat atau mau menggagalkan tes ulang. Perjuangan kami murni supaya program afirmasi itu dijalankan di UPR,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik UPR Natalina Asih tak mempermasalahkan adanya masukan dari massa yang datang ke Rektorat UPR.
“Karena kita ketika membuat sebuah perubahan tentu ada dasarnya. Nanti kalau teman-teman mengajukan secara hitam putih atau tertulis, juga ditandatangani. Artinya itu lah harapan masyarakat yang ada di Kalteng,” ujarnya
Natalina membantah putra-putri daerah tidak terakomodir. Tahun ini pihaknya sudah mengakomodir sebanyak 42 persen putra daerah dari asal sekolah Kalteng.
“Kalau ada yang mengatakan 95 persen orang luar, itu nggak sama sekali, karena data itu belum dicrosscek ke kami,” ujarnya.(hfz/hnd)