PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wacana pengangkatan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai tanggapan dari kalangan akademisi.
Langkah tersebut dinilai kurang tepat jika merujuk pada regulasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku.
Seorang akademisi Tata Kelola Pemerintahan Universitas Palangka Raya (UPR), Yunus Praja Panjika. Menilai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, formasi PPPK sejatinya diperuntukkan bagi kalangan profesional yang telah memiliki pengalaman kerja.
“Jika melihat regulasi UU Nomor 20 Tahun 2023, PPPK itu seharusnya memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidangnya. Formasi PPPK ini ditujukan untuk expert atau orang-orang yang sudah berpengalaman,” ujarnya saat diwawancara via WhatsApp Sabtu (24/1/26).
Ia menyoroti. Bahwa profil lulusan SPPI yang diproyeksikan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional, umumnya adalah lulusan baru atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja manajerial yang dipersyaratkan untuk PPPK.
Menurutnya. Jika pemerintah ingin mengakomodasi para lulusan SPPI tersebut ke dalam birokrasi, jalur yang paling sesuai regulasi adalah melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bukan PPPK.
“Jalur ASN untuk fresh graduate itu adalah PNS. Kalau dipaksakan ke PPPK jelas tidak sesuai aturan, kecuali mereka punya pengalaman manajer restoran atau sejenisnya selama dua tahun. Jadi, lebih cocok pemerintah mengangkatnya jadi PNS,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pengangkatan menjadi PNS pun tidak boleh dilakukan serta-merta tanpa tes. Mekanisme seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) harus tetap dijalankan untuk menjaga kualitas reformasi birokrasi.
Ia menyamakan hal ini dengan jalur khusus yang pernah ada sebelumnya, seperti rekrutmen atlet berprestasi.
“Pemerintah bisa menggunakan hak prerogatif untuk rekrutmen jalur khusus karena Makan Bergizi Gratis ini adalah program prioritas. Namun, tetap harus dites, tidak langsung diangkat begitu saja,” tambahnya.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini, yang membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar. Termasuk untuk posisi-posisi strategis seperti manajer unit layanan, konsultan, hingga akuntan di satuan pelayanan gizi. (her)
