PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO —Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dari jabatannya terkait persoalan karhutla yang terus berulang di Kalteng. Desakan tersebut disampaikan aliansi di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya, Rabu (23/9/2026), karena mereka menilai pemerintah pusat lalai menangani karhutla yang berdampak terhadap ruang hidup dan keselamatan masyarakat.
Desakan pencopotan Menteri Kehutanan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan aliansi dalam menanggapi kondisi karhutla di Kalteng. Mereka menilai pemerintah pusat telah lalai dalam menangani persoalan tersebut sehingga kebakaran hutan dan lahan terus terjadi.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dari jabatannya karena secara terukur, secara sah bahwa ia telah lalai dan gagal. Sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus-menerus di Kalimantan Tengah,” ujar perwakilan aliansi dalam pernyataannya, Rabu (23/9/2026).
Aliansi menilai karhutla yang terus berulang, khususnya kebakaran yang menurut mereka disengaja maupun dibiarkan oleh korporasi, bukan sekadar musibah alam. Mereka menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan ekologis yang menurut mereka terjadi secara terstruktur dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kejahatan ekologis ini bukan sekadar musibah alam, melainkan kejahatan terstruktur yang dibiarkan secara matang di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, aliansi juga menyoroti keberadaan korporasi perkebunan dan pertambangan. Mereka menilai perusahaan-perusahaan tersebut telah lama memperlakukan tanah sebagai ladang modal tanpa memperhatikan keselamatan ekosistem maupun masa depan generasi mendatang.
Tak hanya menyoroti korporasi, aliansi turut mengecam pemerintah pusat yang mereka nilai lambat dalam menangani persoalan karhutla di Kalteng. Menurut mereka, kelalaian dan pembiaran terhadap persoalan tersebut membuat karhutla terus berulang.
Atas kondisi itu, aliansi menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap negara atas apa yang mereka sebut sebagai kelalaian dalam penanganan bencana karhutla. Mereka menegaskan negara tidak boleh membiarkan persoalan tersebut terus terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban.
“Negara tidak boleh lalai atas apa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Negara harus hadir, negara harus bertanggung jawab,” ujar perwakilan aliansi.
Aliansi juga menyerukan agar kepentingan masyarakat dan masyarakat adat menjadi perhatian dalam penanganan persoalan lingkungan di Kalteng. Mereka menegaskan negara harus hadir secara nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan persoalan ekologis yang mereka soroti.
Dengan tuntutan tersebut, Gerakan Pemuda Melawan Korporasi menegaskan sikapnya untuk meminta adanya pertanggungjawaban pemerintah atas kondisi karhutla yang terus berulang, sekaligus mendorong tindakan terhadap pihak-pihak yang menurut mereka berkontribusi terhadap persoalan lingkungan di Kalteng. (*mg3)
