PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, bersama jajarannya, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Bukit Tunggal dan SMPN 3 Palangka Raya, Rabu (22/1/2025).
Program ini merupakan inisiatif unggulan Presiden yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
Dalam kunjungannya, Ilham menegaskan pentingnya pengawasan yang melibatkan sinergi berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.
“Program ini adalah tanggung jawab bersama. Kami dari BPKP berkomitmen untuk ikut mengawal jalannya program ini, terutama jika terdapat kendala di lapangan. Kami akan mencari solusi bersama dengan pemangku kepentingan,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/1).
Ilham juga mengusulkan agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat, terutama dalam penyediaan lahan, dapur, dan sumber daya lainnya.
“Pemda siap berkontribusi untuk mendukung keberlanjutan program, sementara operasional tetap akan berasal dari pusat melalui BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP bukan bersifat audit, tetapi bertujuan untuk mendukung kelancaran program.
“Kami membantu mengidentifikasi risiko atau hambatan yang mungkin muncul. Dari sisi regulasi, kami pastikan semua berjalan sesuai ketentuan agar tujuan program tercapai dengan baik,” katanya.
Ilham juga menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan program sempat ada tantangan dalam mobilisasi. Namun, situasi tersebut kini sudah membaik.
“Alhamdulillah sekarang program ini berjalan lancar dan tepat waktu. Kami juga sudah meninjau dapur dan semuanya higienis serta memenuhi standar. Ada petugas yang memastikan kecukupan gizi dan transparansi keuangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ilham menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas cakupan program. Saat ini, di Palangka Raya terdapat tiga titik pelaksanaan program, dan secara bertahap akan diperluas hingga 16 titik.
“Kebutuhan di setiap wilayah harus merata. Maka dari itu, kolaborasi pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan program ini berkelanjutan,” ungkapnya. (ndo)