PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Bursa kandidat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menghangat.
Sejumlah nama pejabat tinggi pratama mulai mencuat ke permukaan dan dinilai layak menduduki kursi birokrat tertinggi di Bumi Tambun Bungai.
Ada tiga nama yang sering disebut publik, yakni Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Suyuti Syamsul, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Agustan Saining, hingga Hilman yang baru saja dimutasi dari Kalimantan Selatan (Kalsel), dan beberapa pejabat daerah lainnya disebut dalam bursa calon sekda.
Pengamat Kebijakan Pemerintahan dari Universitas Palangka Raya (UPR) Suprayitno menyebut, pentingnya segera menetapkan Sekda definitif. Hal ini mengingat posisi strategis tersebut sudah terlalu lama diisi oleh Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt).
“Saya rasa ini sangat perlu dan vital ya posisi Sekda definitif di Kalteng, mengingat Plt Sekda di Kalteng sudah cukup lama mengisi posisi ini,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).
Ia memperingatkan adanya kerugian dalam tata kelola pemerintahan jika posisi ini terus dibiarkan tanpa pejabat definitif. Salah satu dampak signifikannya adalah terhambatnya fleksibilitas pengambilan keputusan strategis.
“Salah satunya adalah akan mengganggu jalannya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, karena Plt memiliki kewenangan terbatas,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suprayitno yang juga Dosen FISIP UPR, juga menyebut, ketiga figur tersebut memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjabat sebagai Sekda Kalteng.
“Dengan latar belakang masing-masing yang punya pengalaman panjang di birokrat, sejauh ini saya rasa beliau-beliau layak menjadi Sekda di Kalteng ini,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kompetensi birokrasi saja tidak cukup. Gubernur Kalteng membutuhkan sosok Sekda yang mampu menjadi penghubung “jembatan” visi politik ke dalam teknis birokrasi.
“Tentu salah satunya adalah profil orang yang bisa menerjemahkan visi-misi Gubernur Kalteng ke depannya. Dibutuhkan figur yang bisa sejalan dan harmonis dalam mengimplementasikan arah pembangunan Kalteng dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan Kalteng saat ini membutuhkan eksekusi yang cepat dan kuat, yang hanya bisa dilakukan jika Sekda memiliki wewenang penuh.
“Power Sekda definitif sangat dibutuhkan dalam mengeksekusi berbagai program prioritas di Kalteng ini,” pungkasnya. (Her)
