PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menteng 02 Kota Palangka Raya yang menjadi salah satu pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sempat menghentikan operasional selama satu hari pada Kamis (13/8/2026). Hal itu lantaran akibat keterlambatan pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat.
“Kalau terjadi keterlambatan top up, memang operasional bisa berhenti. Karena saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan dana talangan,” ujar Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Tengah, Elisa Agustino.
Menurut Elisa, operasional SPPG sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk pengadaan bahan baku makanan yang disalurkan kepada ribuan penerima manfaat program MBG setiap hari. Ketika saldo operasional tidak mencukupi dan dana tambahan belum masuk, pelayanan berpotensi terhenti sementara.
“Dari pemerintah, termasuk hasil audit BPKP dan seterusnya, penggunaan dana talangan sudah tidak diperbolehkan. Jadi ketika saldo habis dan top up belum masuk, operasional memang bisa berhenti sementara,” katanya.
Dia menjelaskan, keterlambatan top up dana operasional umumnya terjadi karena data saldo yang ada di sistem belum diperbarui secara rutin oleh pengelola SPPG. Akibatnya, sistem pusat masih membaca saldo dalam kondisi aman meskipun dana riil yang tersedia sudah berkurang karena pembayaran kepada supplier maupun kebutuhan operasional lainnya.
“Ini biasanya ada kendala dari SPPG juga, yaitu mereka tidak meng-update saldo di sistem. Karena dana masih terlihat mengendap, sistem pusat membaca saldo masih aman padahal sebenarnya sudah tidak mencukupi,” jelas Elisa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis tergolong besar. Untuk satu dapur yang melayani sekitar 3.000 porsi makanan per hari, biaya pengadaan bahan pangan dapat mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya.
“Biasanya kalau saldo mereka sudah sekitar Rp7 juta atau Rp8 juta, seharusnya sudah dilakukan top up. Karena mereka tidak bisa berbelanja lagi. Apalagi kalau sudah melayani 3.000 porsi, kebutuhan belanja bahan baku dalam satu hari bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ungkapnya.
Dia menyebut dana bantuan operasional yang dikucurkan untuk satu SPPG umumnya mencapai ratusan juta rupiah dalam satu kali pencairan. Dana tersebut digunakan untuk menjamin kelancaran pelayanan MBG selama beberapa pekan.
“Biasanya besarannya sekitar Rp400 juta untuk kebutuhan dua minggu. Kalau dihitung satu bulan kurang lebih sekitar Rp900 jutaan,” tuturnya.
Meski demikian, dia menegaskan kasus keterlambatan top up dana operasional seperti yang terjadi di SPPG Menteng 02 tergolong jarang terjadi di Kalimantan Tengah. Dari seluruh SPPG yang beroperasi, hanya satu hingga dua satuan pelayanan yang pernah melaporkan kendala serupa.
“Kalau di Kalteng sendiri tidak banyak. Biasanya kalau mereka melaporkan keterlambatan pada pagi hari, malamnya sudah bisa masuk. Sehingga operasional tetap berjalan. Jadi kasus seperti ini sangat jarang terjadi,” katanya.
BGN Kalimantan Tengah terus mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar rutin memperbarui data saldo pada sistem yang terhubung ke pusat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terdeteksi lebih awal dan tidak mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
“Kalau saldo sudah mulai minus, bisa segera dilakukan top up. Karena kalau tidak segera dilakukan top up, operasional akan berhenti,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, SPPG Menteng 02 yang berlokasi di Jalan Temanggung Tilung XII sempat menghentikan operasional pada Kamis (13/8/2026) karena keterlambatan pencairan dana bantuan operasional. Namun penghentian tersebut hanya berlangsung satu hari dan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan normal pada Jumat (14/8/2026). (adr)
