PROKALTENG.CO – Komite II DPD RI perlu fokus pada isu pangan karena kecenderungan di daerah ada masalah terkait pangan. Berikutnya terkait mitra kerja ESDM juga perlu ditindaklanjuti karena masalah sektor energi dan pertambangan ternyata tidak sedang baik-baik saja.
“Ini saya sampaikan pada rapat bersama kolega di Komite II DPD RI, yang dilanjutkan dengan konferensi pers dengan para sahabat jurnalis parlemen,” ujar Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Senin (11/4/2023).
Sebagaimana diketahui, pada 2045 Indonesia ingin mencapai fase Indonesia Emas. Tapi faktanya saat ini kita tidak sedang baik-baik saja, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Contoh di sektor pertambangan dan pengolahan nikel.
“Kita punya sumber daya besar tapi pengelolaan dan investasinya banyak dari asing. Untuk itu DPD RI mewakili daerah, perlu menyikapi hal ini. Daerah jangan sampai hanya jadi tempat investasi di tengah resentralisasi, tapi daerah cenderung tidak berdaya. Daerah hanya terkesan menjadi wilayah adminisitratif saja,” katanya.
Bila ada kesan di daerah kurang siap dengan Sumber Daya Manusianya, di sinilah peran dukungan pusat untuk memberikan penguatan. Bukan sebaliknya mengambil alih semua peran dan menyisakan peran administratif semata.
Desentralisasi bagaimana pun semestinya adalah ruang penguatan otonomi daerah yang memiliki kekhasan wilayah. Dengan demikian, berkaitan juga dengan investasi perlu melibatkan peran pemerintah daerah secara lebih intensif. Jangan sampai investasi meningkat, tapi kesejahteraan masyarakat daerah tidak turut meningkat.
“DPD RI bagaimana pun perwakilan daerah, paham situasi daerah, dan fokus pada politik kemajuan daerah. Maka DPD RI punya kapasitas besar bicara soal aspirasi kemajuan daerah yang mesti diperjuangkan oleh pemerintah pusat. Ini peran kedaerahan kita yang perlu diperjuangkan untuk memperkuat semangat keadilan sosial dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.
PROKALTENG.CO – Komite II DPD RI perlu fokus pada isu pangan karena kecenderungan di daerah ada masalah terkait pangan. Berikutnya terkait mitra kerja ESDM juga perlu ditindaklanjuti karena masalah sektor energi dan pertambangan ternyata tidak sedang baik-baik saja.
“Ini saya sampaikan pada rapat bersama kolega di Komite II DPD RI, yang dilanjutkan dengan konferensi pers dengan para sahabat jurnalis parlemen,” ujar Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Senin (11/4/2023).
Sebagaimana diketahui, pada 2045 Indonesia ingin mencapai fase Indonesia Emas. Tapi faktanya saat ini kita tidak sedang baik-baik saja, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Contoh di sektor pertambangan dan pengolahan nikel.
“Kita punya sumber daya besar tapi pengelolaan dan investasinya banyak dari asing. Untuk itu DPD RI mewakili daerah, perlu menyikapi hal ini. Daerah jangan sampai hanya jadi tempat investasi di tengah resentralisasi, tapi daerah cenderung tidak berdaya. Daerah hanya terkesan menjadi wilayah adminisitratif saja,” katanya.
Bila ada kesan di daerah kurang siap dengan Sumber Daya Manusianya, di sinilah peran dukungan pusat untuk memberikan penguatan. Bukan sebaliknya mengambil alih semua peran dan menyisakan peran administratif semata.
Desentralisasi bagaimana pun semestinya adalah ruang penguatan otonomi daerah yang memiliki kekhasan wilayah. Dengan demikian, berkaitan juga dengan investasi perlu melibatkan peran pemerintah daerah secara lebih intensif. Jangan sampai investasi meningkat, tapi kesejahteraan masyarakat daerah tidak turut meningkat.
“DPD RI bagaimana pun perwakilan daerah, paham situasi daerah, dan fokus pada politik kemajuan daerah. Maka DPD RI punya kapasitas besar bicara soal aspirasi kemajuan daerah yang mesti diperjuangkan oleh pemerintah pusat. Ini peran kedaerahan kita yang perlu diperjuangkan untuk memperkuat semangat keadilan sosial dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.
