PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya menargetkan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerjanya dapat melampaui 75 persen pada akhir Juni 2026.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah dilakukan, mulai dari advokasi kepada pemerintah daerah hingga menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, K Hindro Kusumo, mengatakan sebagian besar peserta yang saat ini berstatus nonaktif berasal dari segmen yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau yang dinonaktifkan ini sebagian besar dari segmen yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi kami tentu nanti akan lebih banyak melakukan advokasi dengan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota,” ujarnya, usai kegiatan Ngopi JKN bersama jurnalis Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya, Selasa (9/6/2026).
Namun, Hindro mengakui dukungan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali peserta nonaktif tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Pasalnya, banyak pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi belanja.
“Kami tidak bisa berharap banyak karena anggaran masing-masing kabupaten dan kota saat ini juga mengalami efisiensi. Jadi kami tidak bisa memaksa pemerintah daerah untuk menambah pembiayaan,” katanya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar mendaftar sebagai peserta mandiri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN.
Meski demikian, Hindro menegaskan tidak semua masyarakat mampu membayar iuran secara mandiri. Karena itu, BPJS Kesehatan mencari alternatif lain dengan melibatkan sektor swasta melalui program CSR.
“Kami menggandeng badan usaha dan perusahaan yang memiliki anggaran CSR. Harapannya ada dana yang dialokasikan untuk membiayai iuran peserta sehingga mereka bisa aktif kembali, meskipun di kelas 3,” jelasnya.
Program tersebut telah mulai dijalankan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan sebagian wilayah Kota Palangka Raya. Di Kapuas, BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan hampir 30 badan usaha untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
Menurut Hindro, setiap perusahaan rata-rata mampu membantu pembiayaan iuran bagi 50 hingga 200 peserta.
Dia menjelaskan, jika digabung dengan perusahaan yang terlibat di Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, jumlah badan usaha yang telah diajak berkolaborasi mencapai sekitar 30 perusahaan.
“Harapan kami program ini bisa berkelanjutan. Setiap tahun bisa diperbarui kembali sehingga peserta tetap terlindungi dalam program JKN,” tuturnya.
Hindro mengungkapkan tingkat keaktifan peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas saat ini masih berada di bawah angka 75 persen.
Wilayah kerja tersebut mencakup sekitar 1,2 juta jiwa dari total sekitar 2,8 juta penduduk Kalteng.
“Semoga pada akhir semester pertama atau akhir Juni nanti tingkat keaktifan peserta sudah mulai berada di atas 75 persen,” pungkasnya. (hfz)
