Ia menyayangkan apabila lembaga negara tidak mengambil peran aktif dalam memastikan aturan dijalankan secara prosedural.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan ATR/BPN Kalteng.
Informasi yang diterima, pimpinan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Kami hadir di sini tidak hanya semata-mata tidak mempunyai alat dan data. Kami mempunyai data terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit,” ujar Andri.
Meski tidak bertemu pimpinan, ia menegaskan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada kedatangan mereka ke Kantor BPN Kalteng.
“Kami akan sampaikan isu ini tidak akan sampai di sini, kami akan bawa terus,” tegasnya.
Bahkan, apabila nantinya pihaknya dapat bertemu pimpinan BPN namun tidak mendapatkan penjelasan dan sikap yang dianggap memadai terkait persoalan tersebut, pihaknya mengancam akan membawa isu itu ke tingkat nasional.
“Kami tidak akan segan untuk kemudian membawa isu ini menjadi isu nasional, bagaimana kemudian ATR/BPN hari ini lalai dalam kewajibannya,” pungkasnya. (mg2)
Ia menyayangkan apabila lembaga negara tidak mengambil peran aktif dalam memastikan aturan dijalankan secara prosedural.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan ATR/BPN Kalteng.
Informasi yang diterima, pimpinan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Kami hadir di sini tidak hanya semata-mata tidak mempunyai alat dan data. Kami mempunyai data terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit,” ujar Andri.
Meski tidak bertemu pimpinan, ia menegaskan persoalan tersebut tidak akan berhenti pada kedatangan mereka ke Kantor BPN Kalteng.
“Kami akan sampaikan isu ini tidak akan sampai di sini, kami akan bawa terus,” tegasnya.
Bahkan, apabila nantinya pihaknya dapat bertemu pimpinan BPN namun tidak mendapatkan penjelasan dan sikap yang dianggap memadai terkait persoalan tersebut, pihaknya mengancam akan membawa isu itu ke tingkat nasional.
“Kami tidak akan segan untuk kemudian membawa isu ini menjadi isu nasional, bagaimana kemudian ATR/BPN hari ini lalai dalam kewajibannya,” pungkasnya. (mg2)