NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Isu dugaan skandal yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau kembali mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan sensitif yang viral di masyarakat.
Berdasarkan penelusuran Prokalteng.co, praktik tidak terpuji yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) diduga masih marak terjadi.
Baru-baru ini, sebuah tangkapan layar percakapan instan yang mengandung konten sensitif beredar luas dan memicu polemik mengenai integritas para pejabat daerah.
Percakapan melalui aplikasi WhatsApp tersebut diduga melibatkan seorang oknum Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Lamandau dengan bawahannya.
Kabar ini pertama kali pecah setelah isi percakapan tersebut bocor dan tersebar secara berantai di sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan kalangan ibu-ibu atau “emak-emak”.
Kehadiran bukti digital ini langsung memancing reaksi keras karena dianggap mencederai norma kesusilaan dan etika profesi.
Salah seorang wanita yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi keberadaan pesan tersebut pada Selasa (7/4/2026).
Ia menyebutkan bahwa isi percakapan tersebut sangat tidak pantas dan menjurus pada perilaku asusila.
“Isi chat-nya itu sensitif sekali, seperti ingin mengajak melakukan hubungan badan. Kabarnya itu antara Kepala Dinas dengan oknum Kasi atau Kabid,” ungkapnya kepada wartawan.
Beredarnya pesan mesum ini menambah daftar panjang catatan hitam terkait isu perselingkuhan di kalangan birokrasi setempat. Masyarakat menilai bahwa jika dugaan ini benar, maka hal tersebut menunjukkan adanya degradasi moral yang serius di tingkat pimpinan instansi.
Publik kini menanti langkah tegas dari inspektorat maupun badan kepegawaian untuk menelusuri kebenaran informasi yang telah terlanjur viral di tengah masyarakat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, identitas pasti dari oknum Kepala Dinas maupun pejabat eselon di bawahnya tersebut masih menjadi teka-teki, meski inisial dan instansinya sudah mulai santer dibicarakan di lingkungan kantor bupati.
Tekanan publik agar pihak berwenang melakukan audit investigatif terhadap perilaku oknum tersebut semakin menguat demi menjaga marwah institusi pemerintah daerah dari isu-isu miring yang meresahkan.
Selain berdampak pada citra pemerintahan, skandal semacam ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pelayanan publik di instansi terkait.
Fokus kerja yang seharusnya dicurahkan untuk pembangunan daerah dikhawatirkan terbagi dengan urusan pribadi yang melanggar aturan disiplin ASN. Kasus ini pun menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Lamandau dalam menegakkan aturan disiplin pegawai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Warga berharap agar kasus ini tidak menguap begitu saja tanpa ada kejelasan hukum maupun sanksi administratif. Penegakan disiplin yang transparan dianggap menjadi kunci agar lingkungan kerja di Pemkab Lamandau bersih dari praktik perselingkuhan dan tindakan asusila lainnya. (bib)
