PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marah (Geram) menggelar aksi di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (6/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Termasuk perhatian terhadap para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.
Salah satu peserta aksi, Affan mengatakan pihaknya meminta pemerintah menjamin kesejahteraan para relawan karhutla. Ia juga mempertanyakan bantuan presiden (Banpres) yang menurutnya belum diterima Kota Palangka Raya.
“Kami meminta kesejahteraan para relawan dijamin pemerintah. Kami juga menyayangkan kenapa Kota Palangka Raya tidak mendapatkan bantuan dari anggaran yang sudah dikucurkan. Mandeknya di mana terkait anggaran itu,” ujar Affan.
Menurutnya, kondisi kabut asap akibat karhutla saat ini membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya datang melakukan kunjungan, tetapi juga memberikan dukungan konkret terhadap penanganan karhutla di daerah.
“Karena karhutla, semua daerah harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Situasi Kota Palangka Raya parah, kabut asap terparah di Kalteng. Kami berharap Presiden membuka mata karena masyarakat dan pemerintah daerah terseok-seok dalam penanganan. Jangan cuma datang berkunjung, tetapi harus ada kinerja konkret dari pemerintah pusat,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pihaknya telah mengusulkan bantuan kepada kementerian dan menyampaikan lampirannya melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami berkordinasi berjenjang, provinsi, kementerian dan pusat. Jangan menjadikan Banpres itu alasan uang. Jika memang tidak dapat, apa pun situasi dan kondisi harus kita hadapi bersama,” kata Fairid.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah dua kali mengajukan Banpres dan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat.
“Kami sudah dua kali mengajukan Banpres. Kami akan terus berkoordinasi,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Palangka Raya juga menandatangani sejumlah poin tuntutan yang disampaikan massa.
Ada tiga tuntutan yang disepakati, yakni meminta Wali Kota Palangka Raya merealisasikan anggaran bagi relawan karhutla yang disebut masih tertahan. Kedua, menjamin biaya pengobatan bagi seluruh relawan yang turun ke lapangan apabila mengalami kecelakaan kerja.
Ketiga, menuntut transparansi terkait anggaran penanganan karhutla. Poin-poin tuntutan tersebut ditandatangani Wali Kota Palangka Raya bersama Koordinator Aksi Geram, Aris. (jef)
