PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Tahap final pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) semakin dekat. Mengawal momen krusial ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPR mengambil sikap tegas.
Mereka memastikan suara mahasiswa akan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan kampus lima tahun ke depan.
“Pimpinan BEM dari delapan fakultas di UPR sudah sepakat merapatkan barisan,” ungkap Gubernur BEM FISIP UPR, Yosafat Menteng, Jumat (1/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela acara Sosialisasi Visi dan Misi Calon Rektor UPR di lingkungan FISIP UPR.
“Kami turun langsung untuk menghimpun berbagai persoalan, kebutuhan, dan aspirasi riil teman-teman di fakultas masing-masing,” tambah Yosafat.
Seluruh temuan dari lapangan tersebut tidak dibiarkan menguap begitu saja. Para pimpinan BEM meramunya menjadi sebuah rumusan kajian yang komprehensif.
Kajian ini diproyeksikan menjadi rujukan wajib dan rekomendasi utama bagi para calon pemimpin UPR.
“Kami dari pimpinan BEM-BEM fakultas telah melakukan konsolidasi dan menyusun kajian konperehensif berdasarkan aspirasi mahasiswa. Aspirasi dan hasil kajian ini yang akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian serius dalam kebijakan universitas ke depan,” tegas Gubernur BEM FISIP UPR.
Sebagai langkah nyata, kedelapan pimpinan BEM tersebut akan segera melayangkan surat permohonan resmi kepada panitia penyelenggara.
Mereka mendesak agar panitia memfasilitasi sebuah forum dialog terbuka antara kandidat rektor dan mahasiswa.
“Dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan mengirimkan surat kepada panitia penyelanggara untuk membuat forum dialog terbuka bagi calon-calon Rektor bersama mahasiswa, yang dimana dalam dialog tersebut kami akan menyerahkan kajian kami serta penandatanganan Nota Kesepahaman dan kita bersama-sama merancang formula terbaik untik membangun Universitas Palangka Raya ke depan,” lanjut Yosafat.
Forum tersebut dinilai sangat substansial sebagai ruang bedah visi dan misi yang demokratis. Selain berdiskusi, mahasiswa juga menuntut adanya ikatan tertulis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh seluruh calon rektor.
“Dokumen kesepahaman ini bukan sekadar kertas, melainkan wujud nyata komitmen moral dan politik para calon. Jika kelak diberi mandat memimpin UPR, mereka harus berpihak pada kepentingan sivitas akademika,” ujar Yosafat.
Melalui rentetan ikhtiar ini, aliansi BEM Fakultas se-UPR menaruh harapan besar pada proses pemilihan rektor tahun ini.
“Ini adalah momentum krusial untuk memperkuat partisipasi mahasiswa. Kami menuntut arah kebijakan universitas yang jauh lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan institusi,” tutup Yosafat. (her)
