PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketegangan geopolitik dunia yang kian memanas menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng, Gubernur H. Agustiar Sabran, mengingatkan bahwa konflik global, termasuk potensi eskalasi perang di Timur Tengah, dapat berdampak luas hingga ke daerah.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya langkah antisipatif melalui penguatan swasembada pangan serta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan Penjabat (Pj) Sekda di Istana Isen Mulang, Selasa malam (31/3).
Menurutnya, konflik antara Iran dan Israel yang berpotensi melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dapat memicu efek domino secara global.
“Situasi global ini kalau sampai perang Iran–Israel dan Amerika masuk, dampaknya bisa ke manamana, seperti bola liar. Itu bukan hal ringan. Jadi kita doakan semoga cepat berlalu, semoga dunia kembali pulih dan normal,” ujarnya.
“Kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, kita pasti terkena dampaknya. Mereka berkelahi di sana, kita ikut kena imbasnya,” ucapnya.
Meski demikian, gubernur menyatakan optimistis pemerintah pusat telah menyiapkan langkah antisipasi. Ia mencontohkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman untuk sementara waktu. Menanggapi isu kelangkaan BBM yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, gubernur memastikan bahwa kondisi di Kalteng saat ini masih aman.
“Untuk sekarang aman,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat tidak bersikap panik dalam menyikapi isu yang beredar. Menurutnya, kepanikan justru dapat memperburuk situasi di lapangan.
“Seperti imbauan Pak Menteri juga, jangan terlalu panik menghadapi hal ini. Kita tetap tenang, tapi tetap mengantisipasi,” katanya.
Di sisi lain, gubernur menyatakan tidak akan mentoleransi praktik penimbunan BBM. Ia bahkan menyiapkan insentif bagi masyarakat yang melaporkan adanya penimbunan.
“Untuk di Kalimantan Tengah, kalau ada penimbunan, kami beri hadiah Rp7,5 juta bagi yang menemukan orang yang menimbun bensin,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penimbunan. Pemerintah provinsi juga siap merekomendasikan pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau ada penimbunan dan sebagainya, saya minta tindak tegas. Kami selaku gubernur, kalau bisa mencabut langsung tentu kami cabut. Paling tidak kami bisa merekomendasikan untuk pencabutan izin,” tandasnya. (ovi/ala/kpg)
