27.6 C
Jakarta
Friday, December 6, 2024

Demokrat Sampaikan Pandangan Umum

MUARA
TEWEH- Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara (Batara) melalui juru
bicaranya, Rujana Anggraini sampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Batara tahun anggaran 2018, Kamis (27/6).

Rujana
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Pemkab
Batara yang telah kembali untuk yang ke 5 kalinya atas hasil pemeriksaan BPK RI
pertama provinsi Kalteng terhadap laporan keuangan yang mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terhadap
apa yang disampaikan oleh pihak Pemkab Batara di dalam pidato pengantar bupati
Batara terhadap raperda, yang merupakan gambaran atau garis besar dari materi
yang akan dibahas nantinya.

Baca Juga :  Warga Keluhkan Jalan ke Hulu Katingan

“Tentunya
dapat kami pahami untuk itu kami dari fraksi partai Demokrat menerima dan siap
untuk dibahas bersama,”kata Rujana.

Lanjutnya,
dalam pembahasan nantinya tentu ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama,
karena opini WTP yang diperoleh Pemkab bukan jaminan tidak adanya
perbaikan-perbaikan untuk mempertahankan opini yang didapat berturut-turut
selama lima tahun.

“Lagipula
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, merupakan acuan untuk perubahan APBD
tahun anggaran 2019. Yang perlu dicermati, sejauh mana kesungguhan perangkat
daerah dalam mengelola anggaran yaitu mengenai capaian pelaksanaan program atau
kegiatan dan mengenai Silpa yang masih cukup resah,”ungkapnya.(adl/ram)

 

 

MUARA
TEWEH- Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara (Batara) melalui juru
bicaranya, Rujana Anggraini sampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Batara tahun anggaran 2018, Kamis (27/6).

Rujana
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Pemkab
Batara yang telah kembali untuk yang ke 5 kalinya atas hasil pemeriksaan BPK RI
pertama provinsi Kalteng terhadap laporan keuangan yang mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

“Terhadap
apa yang disampaikan oleh pihak Pemkab Batara di dalam pidato pengantar bupati
Batara terhadap raperda, yang merupakan gambaran atau garis besar dari materi
yang akan dibahas nantinya.

Baca Juga :  Warga Keluhkan Jalan ke Hulu Katingan

“Tentunya
dapat kami pahami untuk itu kami dari fraksi partai Demokrat menerima dan siap
untuk dibahas bersama,”kata Rujana.

Lanjutnya,
dalam pembahasan nantinya tentu ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama,
karena opini WTP yang diperoleh Pemkab bukan jaminan tidak adanya
perbaikan-perbaikan untuk mempertahankan opini yang didapat berturut-turut
selama lima tahun.

“Lagipula
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, merupakan acuan untuk perubahan APBD
tahun anggaran 2019. Yang perlu dicermati, sejauh mana kesungguhan perangkat
daerah dalam mengelola anggaran yaitu mengenai capaian pelaksanaan program atau
kegiatan dan mengenai Silpa yang masih cukup resah,”ungkapnya.(adl/ram)

 

 

Terpopuler

Artikel Terbaru