Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran SOPD Harus Diketahui Publik

KUALA KURUN,
PROKALTENG.CO
–Ketua DPRD Gunung Mas (Gumas), Akerman Sahidar, meminta, Kepala Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selalu terbuka dan transparan berkaitan
pengelolaan anggaran.

”Pengelolaan dan
penggunaan anggaran di SOPD harus diketahui publik. Kami minta seluruh pimpinan
SOPD bisa menyampaikan ke publik baik melalui media massa, elektronik, dan
lainnya,” ucap Akerman, Rabu (27/1).

Politikus PDIP ini
mengakui, dengan transparansi akan mencegah kerugian negara dalam pengelolaan
anggaran disetiap SOPD. Publik memiliki hak mengetahui, karena yang digunakan
itu adalah uang rakyat.

”Dengan asas
keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tentu akan mencegah
terjadinya kerugian negara. Apabila tidak transparan dan bermasalah dengan
hukum, tentu yang dirugikan SOPD itu sendiri,” ujarnya.

Legislator dari daerah
pemilihan (dapil) II, ini meminta kepada pimpinan SOPD, untuk tidak perlu takut
menyangkut transparansi penggunaan anggaran, karena semakin banyak pihak yang
mengawasinya, maka akan semakin kecil pula peluang untuk melakukan tindak pidana
korupsi.

”Mari bersama-sama kita kawal dan awasi
pengelolaan anggaran, baik itu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap SOPD,”
tukas Akerman.

KUALA KURUN,
PROKALTENG.CO
–Ketua DPRD Gunung Mas (Gumas), Akerman Sahidar, meminta, Kepala Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selalu terbuka dan transparan berkaitan
pengelolaan anggaran.

”Pengelolaan dan
penggunaan anggaran di SOPD harus diketahui publik. Kami minta seluruh pimpinan
SOPD bisa menyampaikan ke publik baik melalui media massa, elektronik, dan
lainnya,” ucap Akerman, Rabu (27/1).

Politikus PDIP ini
mengakui, dengan transparansi akan mencegah kerugian negara dalam pengelolaan
anggaran disetiap SOPD. Publik memiliki hak mengetahui, karena yang digunakan
itu adalah uang rakyat.

”Dengan asas
keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tentu akan mencegah
terjadinya kerugian negara. Apabila tidak transparan dan bermasalah dengan
hukum, tentu yang dirugikan SOPD itu sendiri,” ujarnya.

Legislator dari daerah
pemilihan (dapil) II, ini meminta kepada pimpinan SOPD, untuk tidak perlu takut
menyangkut transparansi penggunaan anggaran, karena semakin banyak pihak yang
mengawasinya, maka akan semakin kecil pula peluang untuk melakukan tindak pidana
korupsi.

”Mari bersama-sama kita kawal dan awasi
pengelolaan anggaran, baik itu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap SOPD,”
tukas Akerman.