SAMPIT–Ketua Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi
membeberkan hasil rapat rasionalisasi anggaran milik DPRD Kotim
Rp.11.314.458.000 yang digelar tertutup, Kamis (23/4). Hasilnya anggaran
tersebut tidak jadi dipotong.
Pada rapat sebelumnya, pihak
eksekutif akan memotong anggaran milik DPRD sebesar Rp11.314.458.000. Anggaran itu
disebutkan masuk dalam rasionalisasi dari pemerintah pusat, tetapi dalam rapat
tertutup itu tidak jadi dipotong dengan syarat pihak DPRD harus berdiam saja. Jangan
sampai membuka ke publik.
“Hasil rapat tersebut
anggaran milik DPRD Kotim tidak jadi dipotong dengan syarat asalkan diam-diam
tidak dibuka ke publik. Saya menilai ini sudah ada yang tidak benar, dan perlu
diluruskan. Dalam rapat itu kami anggota DPRD yang hadir tidak diberikan
kesempatan sama sekali untuk bertanya. Lebih jelasnya, posisi kami hanya
mendengarkan paparan dari pihak eksekutif yang saat itu diwakili oleh seketaris
daerah,” ungkap Abadi.
Ia secara tegas menyebutkan
bahwa dari awal pihak DPRD Kotim memang ngotot agar anggaran itu dikembalikan.
Pasalnya, sejak awal penggunaan anggaran untuk penanganan virus Corona atau
Covid -19 yang besar Rp31 Miliar yang ada pada Pemkab Kotim saat ini belum
dijelaskan untuk apa saja.
“Dengan dikembalikan anggaran
itu, tidak berarti kami harus diam saja, tetapi kami akan melakukan untuk
kepentingan masyarakat Kabupaten Kotim. Kalau kami diam saja berarti kami hanya
mementingkan keperluan kami saja,” tegas Abadi.
Ia juga mengatakan dengan
melihat kondisi seperti ini, tidak ingin ada stigma lain yang berkembang di
mata masyarakat. Terlebih saat ini tengah menghadapi bencana virus Corona atau
Covid-19 ini. Oleh sebab itu lebih baik dibuka saja yang sebenar-benarnya
terjadi. Akhirnya, ujar Abadi, silakan masyarakat menilai sendiri.
Sementara itu, Ketua Fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN) H Hairis Salamad juga mengatakan seharusnya
anggaran untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 dijabarkan secara detail. Sebagai
wakil rakyat, mereka juga ingin tahu kemana saja anggaran tersebut digunakan.
“Kami DPRD tidak ada
berkeinginan menolak apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi untuk
masyarakat. Kami juga tidak mau dianggap hanya mementingkan kepentingan kami
sendiri. Ayo kita sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat, tetapi
regulasinya harus jelas untuk apa pemangkasan sebayak itu,†pungkasnya.