SAMPIT – Anggota DPRD
Kotawaringin Timur Ir Parningotan Lumban Gaol melakukan reses perseorangan ke
RT 48 Kelurahan Ketapang, dan RT 05 Betang Raya Kelurahan Pasir Putih di
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Reses itu untuk menyerap aspirasi masyarakat
di daerah tersebut.
“Saat reses kali ini,
saya masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti yang lalu-lalu.
Yaitu susahnya masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya yang seharusnya
memang ditujukan kepada mereka. Salah satunya adalah untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram yang
disubsidi pemerintah dan didanai melalui Anggaran Pendapan dan Belanja Negara
(APBN),” kata Parningotan Lumban Gaol, Minggu (23/2).
Menurut dia, selama ini
masyarakat miskin tak pernah mendapatkan elpiji dengan harga subsidi tersebut. Sebab
mereka selalu membayarnya dengan harga yang non-subsidi. Mereka sudah putus asa
untuk mengadu ke siapa lagi agar harga elpiji itu bisa sesuai dengan harga
eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Warga berharap, agar Pertamina dan
pemerintah daerah (pemda) turun tangan untuk mengatasi harga elpiji bersubsidi
yang sangat mahal itu.
“Saya melihat dan
merasakan bahwa apa yang menjadi keluhan warga itu sangatlah wajar. Yang mana
kita ketahui semua bahwa belakangan ini situasi ekonomi kita masih bertambah
sulit, khususnya ekonomi rakyat miskin saat ini,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu
mengakui, saat ini elpiji 3 kilogram harga Rp18 ribu. Akibat permainan agen dan
pangkalan yang ditunjuk Pertamina sebagai penyalur resmi barang bersubsidi itu,
harganya sudah mencapai Rp 25 ribu. Bahkan di daerah pelosok desa hingga
mencapai Rp 40 ribu per tabung. Yang lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini
diketahui oleh pemimpin daerah mulai dari kepala desa, camat, perangkat daerah
terkait. Bahkan kepala daerah tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan untuk
mengatasi masalah itu.
“Saya kadang berpikir
apakah mereka hanya sekedar tidak peduli atau memang tidak mengerti tata cara
mengurus masyarakatnya atau memang seolah-olah tidak tahu,” tegasnya.
Wakil rakyat itu juga
mengatakan, tolak ukur keberhasilan seseorang dalam memimpin adalah ketika dia
mampu mengerjakan di daerahnya sesuai aturan yang digariskan atau aturan
perundangan yang akan dilaksanakan di daerahnya.
“Kalau hanya sekedar
membangun bangunan-bangunan fisik, anak kecil pun bisa melakukannya, asal
dananya tersedia. Tetapi keluhan masyarakat itu makin memuncak ketika mereka
dipertontonkan dengan semakin rumitnya kondisi layanan umum di setiap SPBU yang
ada di Kotim ini, khususnya di Kota Sampit,” akuinya.
Ia juga mengatakan, DPRD yang
merupakan lembaga politik itu juga belum mampu berbuat banyak. Namun dirinya
tidak akan pernah surut untuk menyuarakan hak masyarakat yang disampaikan pada
saat reses tersebut. “Sumpah janji yang pernah saya ikrarkan adalah akan
berjanji memperjuangkan hak-hak masyarakat yg saya wakili. Mudah-mudahan teman
DPRD yang lain bisa bersikap sama dengan apa yang saya harapkan demi terbelanya
hak masyarakat yang terpinggirkan,” harapnya. (bah/ens)