MUARA TEWEH – Anggota Komisi-Komisi DPRD Batara menggelar
rapat kerja bersama mitra kerja masing-masing, Senin (10/6). Rapat kali itu
membahas mengenai kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran
sementara perubahan (PPAS-P) pada tahun anggaran 2019.
Menurut Anggota DPRD Batara, H Asran, dalam kebijakan
perubahan anggaran dan PPAS-P tahun 2019, yang menjadi fokus yaitu terkait
pembangunan fisik yang masih belum selesai dan program-program yang membutuhkan
tambahan anggaran di APBD perubahan untuk penyelesaian.
“Kami akan lebih fokuskan untuk menyelesaikan
pembangunan fisik dan program-program yang masih belum selesai di APBD murni,
diantaranya seperti jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah, kemudian di RSUD
Muara Teweh yang juga masih membutuhkan sarana dan prasarana, serta peralatan
kesehatan di dalamnya termasuk juga pengadaan mobil ambulans, sebab yang ada
saat ini masih sangat minim,” bebernya.
Asran menambahkan, bahwa lima hari yang lalu ia dari RSUD
Muara Teweh, saat istrinya opname di rumah sakit tersebut. Menurut dia, masih
banyak kekurangan kekurangan yang ada di rumah sakit RSUD Muara Teweh dan itu
perlu dianggarkan pada APBD perubahan ini.
“Intinya kami dari dewan menunggu usulan dari
tiap-tiap dinas baik mengenai pembangunan fisik yang ingin diselesaikan ataupun
program kegiatan yang ingin dilaksanakan pada APBD perubahan Tahun 2019
ini,”jelasnya.
Adapun komisi yang dibagi diantaranya, komisi I dengan
Dinas Pendidikan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan pemadam kebakaran
serta dinas lainnya. Untuk Komisi II mitra kerjanya, Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Pertanian Perdagangan dan Perindustrian, Disnakertrans
Koperasi dan UKM.
Selanjutnya, Komisi III dengan Dinas PUPR, Dinas
Perhubungan, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertahanan, Bappeda Litbang dan Dinas Lingkungan Hidup.(adl/aza)