Tahun 2021, Ini Beberapa Kegiatan Strategis BKKBN

PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO
–Dalam rangka mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, perlu
kiranya menetapkan tiga pendekatan penting, yaitu anggaran terpadu, anggaran
berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari
siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kinerja anggaran sebagaimana yang tertera
dalam RKA-KL, adalah  dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam
pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti hal tersebut Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Irzal, SE., ME menggelar
rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pegawai guna membahas sejumlah hal
terkait penguatan dan evaluasi pemanfaatan anggaran bertempat di Aula BKKBN
Kalteng, Senin (11/01).

Dalam rapat ini dilakukan pemaparan oleh
masing-masing komponen tentang rencana penarikan anggaran dan jadwal kegiatan
tahun 2021 dalam rangka memaksimalkan penggunaan anggaran yang memang tahun ini
mengalami pengurangan anggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 “Besaran
pagu anggaran yang direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya
fungsi-fungsi birokrasi, seperti yang tengah berjalan di Kantor Perwakilan
BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah selama ini,” kata  Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan
Tengah, Muhammad Irzal.

 Mengingat
pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan dan melaksanakan  tata
kelola birokrasi, ujar Muhammad Irzal, maka  perlu dilakukan berbagai
langkah untuk mendorong penggunaan dan pemanfaatan anggaran.  Ditegaskan, pada tahun 2021 terdapat kegiatan
strategis BKKBN yaitu Pendataan Keluarga, Pendataan Keluarga 2021 akan
dilaksanakan pada bulan April dan Mei Tahun 2021.

“Hasil pendataan dipakai untuk kepentingan
perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja hingga di wilayah administrasi
terkecil.  Pendataan Keluarga digunakan
tidak sebatas oleh BKKBN, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga dan kementerian
terkait untuk mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pembangunan hingga
keluarga berkualitas dengan kondisi yang berbeda-beda antar wilayah,” tandasnya. 

PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO
–Dalam rangka mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, perlu
kiranya menetapkan tiga pendekatan penting, yaitu anggaran terpadu, anggaran
berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari
siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kinerja anggaran sebagaimana yang tertera
dalam RKA-KL, adalah  dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam
pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti hal tersebut Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Irzal, SE., ME menggelar
rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pegawai guna membahas sejumlah hal
terkait penguatan dan evaluasi pemanfaatan anggaran bertempat di Aula BKKBN
Kalteng, Senin (11/01).

Dalam rapat ini dilakukan pemaparan oleh
masing-masing komponen tentang rencana penarikan anggaran dan jadwal kegiatan
tahun 2021 dalam rangka memaksimalkan penggunaan anggaran yang memang tahun ini
mengalami pengurangan anggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 “Besaran
pagu anggaran yang direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya
fungsi-fungsi birokrasi, seperti yang tengah berjalan di Kantor Perwakilan
BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah selama ini,” kata  Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan
Tengah, Muhammad Irzal.

 Mengingat
pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan dan melaksanakan  tata
kelola birokrasi, ujar Muhammad Irzal, maka  perlu dilakukan berbagai
langkah untuk mendorong penggunaan dan pemanfaatan anggaran.  Ditegaskan, pada tahun 2021 terdapat kegiatan
strategis BKKBN yaitu Pendataan Keluarga, Pendataan Keluarga 2021 akan
dilaksanakan pada bulan April dan Mei Tahun 2021.

“Hasil pendataan dipakai untuk kepentingan
perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja hingga di wilayah administrasi
terkecil.  Pendataan Keluarga digunakan
tidak sebatas oleh BKKBN, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga dan kementerian
terkait untuk mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pembangunan hingga
keluarga berkualitas dengan kondisi yang berbeda-beda antar wilayah,” tandasnya.