KASONGAN–Batas akhir
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi telah ditetapkan pada 15
Desember 2019. Terkait dengan hal ini, apabila nanti ada yang tidak mampu
menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, Pemkab Katingan harus menerapkan sesuai
aturan. Kemudian, memberikan sanksi black list bagi rekanan atau perusahan yang
mengerjakan kegiatan tersebut. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten
Katingan Nanang Suriansyah kepada Kalteng Pos, Senin (2/12).
Menurut Nanang, hal ini tentu
saja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak mampu, maka wajib
diberikan sanksi. Oleh sebab itulah, dengan adanya sisa waktu saat ini, agar
betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan disia-siakan waktu yang ada.
“Waktu hanya tinggal
beberapa hari lagi. Jangan lengah dan pacu terus, namun jangan sampai
mengabaikan kualitas pekerjaan,” tegasnya.
Dia berharap, semua kegiatan
pembangunan tahun ini bisa selesai tepat waktu dan tidak ada yang terlambat.
“Sebab apabila tidak selesai. Jelas nanti sangat merugikan daerah kita.
Jadi ini kita harap harus menjadi perhatian,” ucapnya.(eri/ila)