Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7). Operasi penindakan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
“Benar,” singkat Fitroh kepada JawaPos.com (Grup prokalteng.co), Rabu (29/7).
Meski demikian, Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu tidak membeberkan siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Termasuk nominal uang yang disita dari giat penindakan di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
“Lebih detailnya ke jubir,” jelasnya.
Profil Anom Widiyantoro
Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia merupakan seorang profesional yang kini mengemban amanah sebagai Bupati Pemalang setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh Anom di Jawa Barat. Ia mengawali pendidikan di SD St. Yusuf Cimahi pada 1977–1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cimahi pada 1983–1986. Setelah itu, ia menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung pada 1989.
Usai menyelesaikan pendidikan menengah, Anom melanjutkan studi di Universitas Diponegoro dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1996. Keinginannya untuk memperdalam ilmu manajemen membawanya menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran, yang diselesaikan pada 2005.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor korporasi. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya Realty.
Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Pemalang 2024, Anom maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Nurkholes, seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi dengan memperoleh 278.043 suara atau setara 44,51 persen dari total suara sah. Kemenangan itu mengantarkan Anom Widiyantoro dan Nurkholes memimpin Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan 2025–2030.
Bupati Pemalang kedua terjaring OTT KPK
KPK sebelumnya pernah mentersangkakan Mukti Agung Wibowo Bupati Pemalang periode 2021-2022. Mukti Agung terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2022.
Ia terjerat kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
Mukti Agung Wibowo divonis pidana 6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta. Serta uang membayar pengganti Rp 4,9 miliar.(jpc)
