PROKALTENG.CO – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyesalkan kejadian bentrok aparat dan warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan yang menuntut hak-haknya atas lahan yang berkonflik dengan PT HMBP.
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, pihaknya akan segera ke Palangkaraya dan Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu tak lain untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut.
“Kami sangat menyesalkan adanya bentrokan antara masyarakat warga Desa Bangkal dan aparat kepolisian saat aksi demonstrasi menuntut hak-hak masyarakat atas lahan yang berkonflik dengan PT. HMBP yang berakibat jatuhnya korban jiwa 1 orang meninggal dan 2 orang diberitakan kritis, serta 20 orang diberitakan ditangkap aparat Kepolisian,” ujarnya kepada prokalteng, Senin (9/10).
Kompolnas, dikatakan Poengky sangat menyayangkan konflik tersebut telah terjadi berkepanjangan. Padahal sebetulnya pihak masyarakat dan pihak perusahaan dapat duduk bersama memusyawarahkan penyelesaian konflik secara damai, dengan dimediasi pihak Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.
Dia menyebut, upaya preventif dan preemtif dalam penanganan kasus seharusnya lebih dikedepankan.
“Kompolnas berharap Bidang Propam Polda Kalteng dapat memeriksa aparat yang diterjunkan ke lapangan untuk melihat apakah mereka sudah melaksanakan tugas sesuai SOP ataukah ada pelanggaran. Mengingat jatuhnya korban jiwa dan luka berat,”katanya.
Menurutnya, perlu dilihat aturan-aturan terkait penggunaan kekuatan dan penghormatan Asasi Manusia apakah sudah diterapkan dengan benar. Kompolnas juga mendorong Mabes Polri untuk turun melakukan supervisi.
“Upaya komunikasi dengan masyarakat dan perusahaan perlu dibangun kembali dan diupayakan ada penyelesaian kasus secara komprehensif agar kamtibmas dapat dipulihkan,” terangnya.
Terkait dorongan sejumlah pihak yang menginginkan kapolda dan kapolres dicopot, Poengky mengaku belum merekomendasikan hal tersebut.
“Yang terpenting, semua pihak cooling down dulu. Untuk Polri, perlu mengevaluasi penggunaan kekuatan yang dilakukan dan perlu upayakan cara-cara preventif dan pre-emtif untuk mencegah konflik terjadi lagi di kemudian hari,” tandasnya. (hfz/hnd)