PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Empat pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) akan bersaing pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November mendatang. Persoalan infrastruktur adalah isu penting yang menjadi perhatian serius, mengingat saat ini Kalteng menjadi provinsi terluas di Indonesia.
Karena itu, gagasan dari para calon pemimpin daerah terkait isu ini sangat dinantikan. Program pembangunan infrastruktur ini tidak hanya untuk pembangunan jalan antardesa atau kabupaten/kota saja, tetapi juga meliputi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Menurut akademisi ekonomi dan pembangunan dari Universitas Palangka Raya (UPR), Dr Irawan, secara garis besar terdapat dua persoalan ekonomi dan pembangunan daerah yang saat ini terjadi di Kalteng. Pertama adalah infrastruktur jalan, akses jalan provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, jalan antardesa, hingga ke pusat-pusat produksi, tak sedikit yang belum memadaAkses jalan penting bagi Kalteng, terutama untuk menjangkau pusat-pusat produksi komoditas unggulan daerah.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPR itu, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketersediaan akses jalan yang memadai. Dengan adanya akses yang lancar, maka ongkos angkut atas biaya distribusi produksi (barang) dari produsen (petani) ke konsumen (pembeli) lebih murah.
“Infrastruktur jalan sangat urgen dalam menopang pembangunan suatu wilayah, karena peran akses yang baik akan memperlancar mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain serta mobilitas perekonomian,” ujar Irawan saat dihubungi Kalteng Pos (grup prokalteng.co), Minggu (1/9).
Akses jalan yang baik mutlak diperlukan, mengingat tiap wilayah di Kalteng memiliki keunggulan masing-masing, terutama di sektor bisnis berbasis sumber daya alam (SDA). Untuk mendongkrak pendapatan yang lebih besar dari berbagai sektor di tiap daerah, maka akses jalan untuk mempermudah distribusi barang antarwilayah harus memadai.
“SDA Kalteng ada di hampir seluruh wilayah kabupaten dengan potensi unggulan masing-masing, inilah yang perlu dimaksimalkan oleh kepala daerah untuk meningkatkan perekonomian,” tuturnya.
Adapun sektor-sektor bisnis berbasis SDA yang dimiliki masing-masing wilayah itu, sambung Irawan, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Calon kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi segar untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan berinovasi.
Dimintai tanggapan mengenai program apa saja yang mesti menjadi prioritas penyelesaian para kepala daerah lima tahun ke depan, Irawan menjelaskan, jika melihat dari kinerja ekonomi Kalteng, provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yakni tumbuh di atas 5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.
“Maka sektor infrastruktur perhubungan perlu menjadi prioritas, agar kelancaran distribusi hasil produksi ke pasar terjamin, sehingga tidak memicu inflasi,” imbuhnya.
Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, jalan penghubung antardesa, kabupaten, dan kota di Kalteng menjadi isu penting yang harus diperhatikan para calon kepala daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, panjang jalan nasional di Kalteng adalah 2.002 kilometer. Kemudian jalan provinsi sepanjang 1.272 kilometer dan jalan kabupaten dan kota sepanjang 14.663 kilometer.
Keempat bakal calon gubernur tentu sudah memiliki gagasan atau ide mengenai pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. Harapan besar diletakkan di pundak pasangan pemenang konstelasi lima tahunan ini dalam membangun Kalteng beberapa tahun ke depan.
Bacagub Kalteng Abdul Razak mengatakan, program infrastruktur adalah prioritas utama. Pembangunan jalan penghubung antardesa, kecamatan, atau kabupaten/kota menjadi prioritas utama. Selain itu, infrastruktur jembatan juga diperlukan untuk menghubungkan daerah yang terpisah oleh sungai atau medan sulit, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Kemudian ke depan kami juga akan membangun rumah sakit, puskesmas, dan sekolah di daerah terisolasi, sehingga warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan dasar,” kata Abdul Razak, Selasa (3/9).
Infrastruktur lainnya, kata Abdul Razak, yakni penyediaan listrik dan air bersih. “Infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terisolasi,” kata mantan Bupati Kotawaringin Barat itu.
Mantan wakil rakyat yang pernah tiga periode menjabat wakil ketua DPRD Kalteng itu menambahkan, infrastruktur lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan pelabuhan atau bandara, di samping penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
“Akses internet dan telekomunikasi yang memadai membantu daerah terisolasi mendapatkan informasi dan peluang lebih banyak, serta memfasilitasi komunikasi dengan daerah lain,” kata Abdul Razak sembari mengatakan program infrastuktur ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antara daerah terpencil dan daerah yang lebih berkembang.
Sementara, pasangan Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (SHD) memilih mengejar peningkatan infrastruktur jalan sesuai standar nasional. Menurut mereka, lebar dan kualitas jalan berpengaruh terhadap akses ekonomi dan pendidikan.
“Rata-rata lebar badan jalan di Kalteng masih 4 meter, sementara idealnya 7 meter,” kata Koyem saat melaksanakan deklarasi di Resto Tjilik Riwut, Palangka Raya, Minggu pagi (1/9).
Indonesia menetapkan standar nasional ukuran bahu kiri kanan jalan selebar 2 meter dan badan jalan aspal selebar 7 meter. Sementara di Kalteng, sesuai data PUPR, lebar ratarata badan jalannya adalah 5,88 meter. Koyem mengatakan, program peningkatan infrastruktur ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Kemudian, pasangan Agustiar Sabran-Edy Pratowo memiliki gagasan lain. Menurut Agustiar, untuk wilayah berpotensi sumber daya alam tinggi, mereka akan mengupayakan jalan khusus. “Gunung Mas, Katingan, Palangka Raya, dan Pulang Pisau mesti ada jalan khusus, jalur khusus untuk mengangkut SDA,” kata Agustiar di rumah pemenangan Huma Betang, Jalan Antang, Palangka Raya, Kamis (29/8).
Agustiar menyatakan akan mengupayakan pembangunan jalur kereta api untuk wilayah tersebut. Pembangunan tersebut untuk mendukung program lumbung pangan nasional (food estate) dan upaya menstabilkan harga pangan. Program ini juga untuk mengatasi permasalahan di jalan Palangka Raya-Gunung Mas yang sering rusak akibat digunakan angkutan tambang. Kakak kandung Gubernur Sugianto Sabran ini menyebut solusinya adalah dengan mengupayakan pembuatan jalur khusus.
Selanjutnya, tim pemenangan pasangan calon Willy Midel Yoseph (WMY) dan Habib Ismail Bin Yahya menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pembangunan di Kalteng, khususnya dalam sektor infrastruktur.
Syahrudin Durasid selaku humas pasangan Willy-Habib mengatakan, program-program yang diusung pasangan Willy-Habib tentu akan dirancang untuk mewujudkan percepatan pembangunan, bahkan sepuluh tahun lebih awal.
“WMY memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai daerah ini, karena beliau merupakan putra asli Dayak Kalteng, selama ini masyarakat sangat merindukan dan menginginkan pemimpin dari putra daerah Dayak Kalteng. Kami akan menawarkan solusi yang benar-benar diinginkan masyarakat,” ujar Syahrudin, Selasa (3/9).
Menurut Syahrudin, salah satu fokus utama dari pasangan ini adalah meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Kalteng. “Masih banyak daerah yang belum teraliri listrik, ini juga menjadi perhatian utama Willy – Habib. Selain itu, keduanya juga sangat peduli terhadap sektor pendidikan, mengingat latar belakang pendidikan beliau,” tambahnya.
Syahrudin menekankan bahwa infrastruktur jalan dan jalan penghubung juga menjadi prioritas utama dalam visi pembangunan pasangan Willy-Habib. “Infrastruktur jalan adalah aspirasi masyarakat yang sudah lama diinginkan. Ini menjadi perhatian kuat dari pasangan Willy-Habib untuk diwujudkan,” jelasnya.
Selain itu, pengalaman WMY sebagai anggota DPR RI telah memberikan beliau wawasan yang luas mengenai kebutuhan masyarakat di daerah. Terlebih ia sudah sering berinteraksi langsung dengan masyarakat saat berkunjung ke daerahdaerah. Begitu pula dengan Habib Ismail Bin Yahya, yang pernah menjabat anggota DPD RI. (irj/dan/ovi/ala/kpg)