Mayoritas Publik Tak Menyukai Debat Saling Serang

PROKALTENG.CO-Hasil riset terbaru Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada Sabtu (20/1/2024) mengungkap, sebanyak 57,6 persen responden tidak setuju peserta debat Capres dan Cawapres saling serang. Yang setuju hanya 31,6 persen dan 10,8 persen tidak menjawab.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemilih cenderung melihat debat, adu gagasan yang bersifat saling serang sebagai hal negatif.

“Padahal kalau kita lihat debat capres di Amerika, Hillary Clinton melawan Donald Trump, debat capres kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tanyakan ke publik, yang dianggap nggak ada apa-apanya itu masih dianggap negatif,” kata Burhan dalam paparannya, Sabtu (20/1/2024).

“Kemungkinan, kata saling serang itu diartikan secara personal,” imbuhnya.

Menurut Burhan, fenomena ini menjadi tantangan buat calon. Di satu sisi, mereka punya argumen dan program yang bisa diajukan, sekaligus bisa ditanyakan ke lawan. Di sisi lain, secara normatif, masyarakat kurang suka dengan saling serang.

Survei tersebut juga menjelaskan, format debat saling serang sangat tidak disukai oleh kalangan Milenial (27-42 tahun). Angkanya mencapai 63,3 persen. Diikuti Gen X (43-58 tahun) 57,7 persen; Baby Boomers (= > 59 tahun) 53,2 persen; dan Gen Z (< = 26 tahun) 51,8 persen.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di pedesaan juga cenderung tidak menyukai format debat saling serang, dengan angka 65,1 persen. Sedangkan masyarakat perkotaan, ada di angka  50 persen.

Dari sisi basis pasangan, format debat saling serang tidak disukai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (60,9 persen), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (54,9 persen), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (53,6 persen). Yang tidak menjawab, ada 56 persen.

Sedangkan dari sisi geografis, tercatat lima basis wilayah yang tidak menyukai format debat saling serang dengan angka di atas 60 persen. Yakni Sulawesi (69,8 persen), Sumatera (66,9 persen), Jawa Timur (66,2 persen), Banten (65,1 persen), dan Kalimantan (63,8 persen). Angka terendah ada di DKI Jakarta, yakni 24,5 persen. (jpg)

PROKALTENG.CO-Hasil riset terbaru Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada Sabtu (20/1/2024) mengungkap, sebanyak 57,6 persen responden tidak setuju peserta debat Capres dan Cawapres saling serang. Yang setuju hanya 31,6 persen dan 10,8 persen tidak menjawab.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemilih cenderung melihat debat, adu gagasan yang bersifat saling serang sebagai hal negatif.

“Padahal kalau kita lihat debat capres di Amerika, Hillary Clinton melawan Donald Trump, debat capres kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tanyakan ke publik, yang dianggap nggak ada apa-apanya itu masih dianggap negatif,” kata Burhan dalam paparannya, Sabtu (20/1/2024).

“Kemungkinan, kata saling serang itu diartikan secara personal,” imbuhnya.

Menurut Burhan, fenomena ini menjadi tantangan buat calon. Di satu sisi, mereka punya argumen dan program yang bisa diajukan, sekaligus bisa ditanyakan ke lawan. Di sisi lain, secara normatif, masyarakat kurang suka dengan saling serang.

Survei tersebut juga menjelaskan, format debat saling serang sangat tidak disukai oleh kalangan Milenial (27-42 tahun). Angkanya mencapai 63,3 persen. Diikuti Gen X (43-58 tahun) 57,7 persen; Baby Boomers (= > 59 tahun) 53,2 persen; dan Gen Z (< = 26 tahun) 51,8 persen.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di pedesaan juga cenderung tidak menyukai format debat saling serang, dengan angka 65,1 persen. Sedangkan masyarakat perkotaan, ada di angka  50 persen.

Dari sisi basis pasangan, format debat saling serang tidak disukai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (60,9 persen), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (54,9 persen), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (53,6 persen). Yang tidak menjawab, ada 56 persen.

Sedangkan dari sisi geografis, tercatat lima basis wilayah yang tidak menyukai format debat saling serang dengan angka di atas 60 persen. Yakni Sulawesi (69,8 persen), Sumatera (66,9 persen), Jawa Timur (66,2 persen), Banten (65,1 persen), dan Kalimantan (63,8 persen). Angka terendah ada di DKI Jakarta, yakni 24,5 persen. (jpg)