Pemprov Kalteng Minta OPD Fokus Realisasi Program Prioritas

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, menyusul rendahnya capaian serapan keuangan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025), dan dibuka oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Wagub, ditegaskan bahwa forum TEPRA menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran. Pemerintah daerah didorong mempercepat pelaksanaan program secara berkualitas, bukan sekadar mengejar angka.

“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegas Gubernur.

Wakil Gubernur juga menambahkan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan visi-misi kepala daerah yang baru, sehingga efektivitas belanja harus lebih dirasakan masyarakat.

“Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Akhmad Husain dalam laporannya mengungkapkan, hingga 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari pagu Rp10,22 triliun. Angka ini jauh dari target triwulan kedua sebesar 50 persen.

“Beberapa perangkat daerah masih menghadapi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik karena perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan program prioritas,” ungkap Akhmad. (mmckalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, menyusul rendahnya capaian serapan keuangan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025), dan dibuka oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Wagub, ditegaskan bahwa forum TEPRA menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran. Pemerintah daerah didorong mempercepat pelaksanaan program secara berkualitas, bukan sekadar mengejar angka.

“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegas Gubernur.

Wakil Gubernur juga menambahkan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan visi-misi kepala daerah yang baru, sehingga efektivitas belanja harus lebih dirasakan masyarakat.

“Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Akhmad Husain dalam laporannya mengungkapkan, hingga 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari pagu Rp10,22 triliun. Angka ini jauh dari target triwulan kedua sebesar 50 persen.

“Beberapa perangkat daerah masih menghadapi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik karena perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan program prioritas,” ungkap Akhmad. (mmckalteng)