PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng), M. Reza Prabowo, menegaskan bahwa meski APBD 2026 menurun dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun, program prioritas untuk guru dan masyarakat tetap berjalan.
Menurut Reza, penurunan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mandatory spending memang 20%, dan hampir Rp1 triliun di antaranya digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Besar sekali untuk membiayai guru-guru kita,” jelasnya saat usai kegiatan Hari Guru Nasional di SMAN 5 Palangka Raya, Selasa (25/11).
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa program-program untuk masyarakat tidak akan dikurangi. Pemangkasan lebih ditujukan pada efisiensi belanja, seperti pengurangan SPPD, TPP, dan pelaksanaan kegiatan di gedung pemerintah, sehingga biaya retribusi tetap masuk ke Pemprov.
“Pak Gubernur menekankan tidak ada program prioritas yang dikorbankan karena pemangkasan ini,” ujarnya.
Terkait Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) untuk guru ASN, Reza mengatakan belum dapat menyampaikannya.
“Prinsipnya, kami dari Disdik selalu berupaya yang terbaik untuk guru-guru kami. Pak Gubernur juga memperhatikan guru, tapi semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng), M. Reza Prabowo, menegaskan bahwa meski APBD 2026 menurun dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun, program prioritas untuk guru dan masyarakat tetap berjalan.
Menurut Reza, penurunan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mandatory spending memang 20%, dan hampir Rp1 triliun di antaranya digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Besar sekali untuk membiayai guru-guru kita,” jelasnya saat usai kegiatan Hari Guru Nasional di SMAN 5 Palangka Raya, Selasa (25/11).
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa program-program untuk masyarakat tidak akan dikurangi. Pemangkasan lebih ditujukan pada efisiensi belanja, seperti pengurangan SPPD, TPP, dan pelaksanaan kegiatan di gedung pemerintah, sehingga biaya retribusi tetap masuk ke Pemprov.
“Pak Gubernur menekankan tidak ada program prioritas yang dikorbankan karena pemangkasan ini,” ujarnya.
Terkait Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) untuk guru ASN, Reza mengatakan belum dapat menyampaikannya.
“Prinsipnya, kami dari Disdik selalu berupaya yang terbaik untuk guru-guru kami. Pak Gubernur juga memperhatikan guru, tapi semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.(hfz)
