PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka kanal pengaduan bagi masyarakat guna memastikan penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) benar-benar tepat sasaran dan bebas dari ketidaksesuaian data penerima.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengakui dalam proses penyaluran masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait validitas data penerima.
Ketidaksinkronan data di lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat distribusi bantuan belum sepenuhnya optimal.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin program yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu justru diterima oleh pihak yang tidak berhak. Karena itu, evaluasi dan perbaikan data terus dilakukan secara bertahap.
“Kalau ada yang tidak sesuai, akan kita tarik kembali. Bantuan ini harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya, baru-baru ini.
Ia mencontohkan masih adanya potensi penerima dari kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu, yang dinilai dapat mencederai tujuan utama program.
Sebagai langkah pengawasan tambahan, Gubernur meminta dukungan media dan masyarakat untuk ikut mengawal distribusi KHBS.
Pemprov juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyaluran tidak tepat sasaran.
“Kami minta bantuan media untuk ikut membuka kanal pengaduan. Kalau ada yang tidak tepat, sampaikan kepada kami. Tujuan program ini baik, jadi harus dijaga bersama,” ujarnya.
Selain KHBS, pemerintah juga menjalankan program pendukung seperti pasar murah dan bantuan pangan untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Pemprov berharap dengan adanya pengawasan bersama dan kanal pengaduan yang terbuka, penyaluran bantuan sosial dapat lebih transparan, akurat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. (*rif/kpg)
