PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi menjadi bahan bakar utama pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD di Gedung Serbaguna Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (19/9) malam.
Rakor yang melibatkan Pemkab Kotim, Pemkab Seruyan, serta perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan ini diarahkan untuk menyatukan langkah strategis dalam memperkuat PAD.
Pemerintah daerah bersama pelaku usaha diminta berkomitmen mendukung pembangunan yang berkeadilan di Bumi Tambun Bungai.
“Tidak ada lagi sekat antara provinsi dengan kabupaten/kota. Kita satu kesatuan, satu tujuan, yaitu membangun Kalimantan Tengah,” tegas Agustiar.
Kepada perusahaan, ia mengingatkan bahwa berbisnis di Kalteng harus diikuti dengan komitmen membangun daerah.
“Rakor ini tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada langkah nyata, harus ada hasil,” ujarnya.
Agustiar menambahkan, optimalisasi PAD akan menopang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat semakin merata.
“Mari satukan langkah, tegakkan aturan, dan bergotong royong membangun Kalteng yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” imbuhnya.
Bupati Kotim Halikinoor menjelaskan sumber terbesar PAD Kotim berasal dari sektor perkebunan dan pertambangan. “Ini peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng atas sinergi yang dibangun.
“Kegiatan ini sangat strategis dalam menetapkan langkah efektif dan efisien meningkatkan PAD,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menekankan sejumlah kewajiban perusahaan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, perusahaan juga wajib membeli BBM di Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, serta menjalankan program CSR dan plasma.
Pemkab Kotim dan Seruyan diminta menegakkan aturan tanpa ragu demi kepentingan masyarakat. “Gubernur siap menjadi garda terdepan mendukung kebijakan tegas tersebut,” pungkas Leonard. (hfz)