PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi tantangan penyediaan perumahan di wilayah perkotaan. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rabu (16/7/2025), di Palangka Raya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah, Andi Arsyad, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penyediaan perumahan layak huni dan menurunkan angka backlog kepemilikan rumah di Kalteng.
“Rapat ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Andi Arsyad.
Ia menjelaskan, sejumlah tantangan yang dihadapi daerah antara lain keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, keterbatasan kewenangan dalam penanganan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masih rendahnya inovasi pembiayaan perumahan di daerah.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Alih Kelola Penanganan Kawasan Permukiman antara BP3KP, BPBPK, dan Disperkimtan Prov. Kalteng. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan kawasan permukiman.
Selain itu, turut diserahkan secara simbolis bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan Real Estate Indonesia (REI) di Palangka Raya, yang mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah.
Andi berharap, sinergi lintas lembaga ini dapat mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kalteng Berkah dan Indonesia Emas 2045. (mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi tantangan penyediaan perumahan di wilayah perkotaan. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rabu (16/7/2025), di Palangka Raya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah, Andi Arsyad, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penyediaan perumahan layak huni dan menurunkan angka backlog kepemilikan rumah di Kalteng.
“Rapat ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Andi Arsyad.
Ia menjelaskan, sejumlah tantangan yang dihadapi daerah antara lain keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, keterbatasan kewenangan dalam penanganan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masih rendahnya inovasi pembiayaan perumahan di daerah.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Alih Kelola Penanganan Kawasan Permukiman antara BP3KP, BPBPK, dan Disperkimtan Prov. Kalteng. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan kawasan permukiman.
Selain itu, turut diserahkan secara simbolis bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan Real Estate Indonesia (REI) di Palangka Raya, yang mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah.
Andi berharap, sinergi lintas lembaga ini dapat mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kalteng Berkah dan Indonesia Emas 2045. (mmckalteng)
