PALANGKA RAYA-Gubernur
Kalteng H Sugianto Sabran beberapa hari lalu mengikuti rapat
bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Jakarta, membahas terkait percepatan serapan anggaran APBN maupun APBD.
Menindaklanjuti hasil rapat itu,
gubernur bersama beberapa bupati se-Kalteng menggelar rapat bersama Tim
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemprov Kalteng, di Aula
Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu pagi (18/7).
Diungkapkan Sugianto, pandemi Covid-19
bukan hanya berimbas pada sektor kesehatan, tetapi
juga pada sektor ekonomi 200-an negara
di dunia, termasuk Indonesia.
Kalteng pun berimbas. Sesuai arahan
Presiden RI Joko Widodo, sektor kesehatan dan perekonomian harus
dapat dikendalikan dengan baik.
“Kepada bupati dan
wali kota se-Kalteng diharapkan dapat mengendalikan persebaran
Covid-19 dan menjaga kestabilan ekonomi daerah masing-masing.
Tentu
saja dalam mewujudkan ini mutlak memerlukan kerja sama dan sinergi seluruh
pemerintah daerah se-Kalteng,†ungkapnya saat memberikan
arahan.
Mantan anggota DPR RI
ini meminta seluruh
jajaran Pemprov Kalteng maupun bupati/wali kota serta jajarannya terus
bekerja keras dalam penanganan Covid-19 dan pengendalian pertumbuhan ekonomi.
Harus ada inovasi atau terobosan untuk
membangkitkan kembali perekonomian di Bumi Tambun Bungai ini.
Sementara itu, berdasarkan data yang
dihimpun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng,
realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) Kalteng per 13 Juli
untuk pendapatan Pemprov Kalteng berada pada angka 50,36
persen. Dengan rincian; pendapatan asli daerah (PAD) 56,95 persen,
dana transfer 47,27 persen, dan pendapatan lain-lain
yang sah 52,62 persen (lihat tabel).
“Untuk realisasi pendapatan daerah
provinsi per 13 Juli 2020 lalu, seperti yang
dipaparkan gubernur saat rapat bersama presiden yakni
berada pada angka 50,36 persen,†kata Kepala BKAD Kalteng
Nuryakin.
Sementara, realisasi
belanja Pemprov Kalteng, baik belanja langsung (BL) maupun belanja
tidak langsung (BTL), penyerapan keuangan berada pada angka 38,20 persen dan penyerapan fisik sebesar 41,82
persen. Realisasi pengadaan barang dan jasa dengan jumlah paket 669 dan pagu
anggaran Rp1,1 triliun lebih, yang sudah dilakukan pengadaan sebanyak 307 paket
dengan nilai Rp915 miliar lebih.
“Artinya
jika dilihat persentasenya, sudah berada pada angka 76,95
persen. Yang belum
pengadaan sebanyak 362 paket dengan nilai Rp274 miliar lebih atau sebesar 23,05
persen,†bebernya.