PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan guna mencegah kekerasan dan intoleransi di lingkungan sekolah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam menciptakan sistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada siswa.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Intoleransi pada satuan pendidikan jenjang SMA se-Kalimantan Tengah yang resmi dibuka pada Selasa malam (17/6/2025) di Palangka Raya.
Mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo, sambutan dibacakan langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kalteng, Safrudin.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh hanya sekadar menjadi tempat belajar, tetapi harus menjadi ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut dan tekanan.
“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Maka kegiatan ini adalah bagian dari misi besar kita untuk membuat wajah pendidikan semakin ramah dan aman terhadap siswa dan guru,” tegasnya di hadapan para peserta.
Safrudin menambahkan bahwa penguatan kapasitas SDM di sekolah merupakan langkah strategis untuk mencegah kekerasan secara sistemik. Pembentukan TPPK, menurutnya, tidak cukup sebagai pemenuhan regulasi semata, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi penerus.
“Kekerasan dan intoleransi di sekolah bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistemik. Tugas kita adalah membenahi sistem itu dari hulu ke hilir,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas peran aktif mereka dalam mendorong transformasi pendidikan di Bumi Tambun Bungai, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, maupun program-program berbasis keadilan.
“Jika hari ini kita diam, maka esok mungkin sudah terlambat. Jika kita ragu, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Tidak akan ada masa depan pendidikan yang layak jika sekolah masih dibiarkan menjadi ruang yang keras dan tidak berpihak pada anak,” pungkasnya penuh penekanan.
Sementara itu, Ketua Panitia Apip Purnomo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mengamanatkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan.
Bimtek akan berlangsung selama empat hari, dari 17 hingga 20 Juni 2025, diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari ketua atau anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta guru bimbingan dan konseling dari SMA negeri maupun swasta di Kalimantan Tengah.
Rangkaian kegiatan mencakup pre-test dan post-test, materi penanganan kasus kekerasan, simulasi microteaching, hingga penugasan individu. Fasilitator berasal dari tim pengembang nasional PPKSP serta fasilitator daerah bersertifikat.
Apip menambahkan bahwa seluruh biaya kegiatan ditanggung melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sehingga peserta tidak dikenakan biaya apapun. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Gubernur, Wakil Gubernur, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng.
“Kami yakin kegiatan ini menjadi langkah awal membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan demi generasi muda Kalimantan Tengah yang semakin Berkah dan Maju,” tutupnya optimistis. (mmckalteng)